TARAKAN - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kecil (AMK) kembali mendatangi kantor DPRD Tarakan, Selasa (1/3).
Kedatangan mahasiswa disambut, dengan audiensi dan membahas kinerja anggota DPRD Tarakan selama 2,5 tahun. Pantauan media ini, banyak hal yang dibahas dan dikritik oleh mahasiswa. Termasuk soal infrastruktur, tarif PDAM hingga persoalan maraknya anak di bawah umur yang berjualan hingga larut malam.
Ketua PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tarakan Mohammad Nizam mengkritik Perda Nomor 6 tentang Penyertaan Modal Pemkot Tarakan dan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang menyumbangkan dividen sebesar Rp 8,1 miliar. Namun secara bisnis, Perumda Air Minum sudah mengklaim ada keuntungan dan menyumbang ke kas daerah.
“Tapi kita mendengar isu, ada kenaikan tarif PDAM. Ini agak lucu sebenarnya. Sehingga masyarakat agak kaget. Biasanya bayar Rp 40 ribu, sekarang bayar sampai ratusan ribu rupiah,” jelasnya.
Maka dari itu, pihaknya meminta kepada DPRD Tarakan untuk mengkaji secara akademis terkait kenaikan tarif PDAM. Sekaligus menyesuaikan dengan pendapatan ekonomi masyarakat. Fungsi anggota DPRD sebagai pengawasan, turut dipertanyakan.
“Untuk statemen dari anggota DPRD ada sedikit kerancuan dan kurang memuaskan. Sehingga ke depan perlu pengawasan secara langsung,” tegasnya.
Salah satunya DPRD Tarakan dinilai lepas tanggung jawab dan membiarkan permasalahan diambil alih Pemkot Tarakan. Pihaknya berencana meminta data kepada DPRD Tarakan, agar bisa mengawal jalannya pemerintahan.
“Ending aksi ini kami memberikan masukan beberapa poin. Contohnya perda kepemudaan dan perda penanganan gelandangan dan pengemis. Harapannya ke depan bisa mendapat atensi. Tentu masukan kami berasal dari masyarakat,” ungkapnya.
Koordinator aksi Muhammad Khairul mengakui, yang melatarbelakangi aksi ini yakni Kelompok Cipayung Plus. Hanya untuk mendiskusikan kinerja DPRD Tarakan. Ia menilai, secara kelembagaan kinerja anggota DPRD Tarakan tidak ada perkembangan dan tidak menjalani tiga fungsi, berupa legislasi, pengawasan dan anggaran.
“Dari tuntutan 3 fungsi ini, DPRD juga sudah memasukan aspirasi yang telah kami sampaikan. Terkait perda inisiatif. Terkait paparan, kami tidak mendapat secara konkret dari kinerja,” ungkapnya.
Sementata itu, Wakil Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus mengatakan, terkait raperda kepemudaan dan penanganan infrastruktur yang rusak, akan menindaklanjuti dengan kunjungan lapangan. Selanjutnya diskusi atau masukan dari mahasiswa nantinya dilanjutkan sesuai komisi di DPRD Tarakan.
“Perda kami sudah MoU sebanyak 11 perda. Sementara perda yang lain masih kami kerjakan bersama pemerintah. Sebenarnya perda ini ada sendiri Badan Legislasi,” ujarnya.
Berkaitan soal kenaikan tarif PDAM, pihaknya akan memanggil Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan. Terlebih ada keluhan dari masyarakat. Sekaligus akan mengevaluasi tarif PDAM.
“Karena memang kondisi ekonomi kita memburuk karena adanya Covid-19. Untuk infrastruktur jalan seperti di Mamburungan jadi perhatian. Kami akan mendorong pemerintah lakukan upaya perbaikan,” pungkasnya. (sas/uno)
Editor : uki-Berau Post