TANJUNG SELOR - Perwira Tinggi (Pati) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) se Indonesia, baik Kapolda maupun Kapolres, memenuhi panggilan Presiden RI Joko Widodo ke Istana Negara, Jumat (14/10) pekan lalu.
Pemanggilan tersebut menyusul adanya kabar Polri mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik. Dikarenakan kejadian-kejadian menonjol yang berdampak negatif dan menjadi perhatian publik.
Presiden memberikan pengarahan kepada seluruh perwira tinggi kepolisian. Tak terkecuali kepada Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya. Sepulang dari Istana Negara, Kapolda pun memberikan arahan bagi Pejabat Utama (PJU) dan personel Polda Kaltara, pada Senin (17/10) pagi lalu.
Poin-poin yang disampaikan Kapolda saat apel itu, tidak jauh-jauh yang disampaikan Presiden. Meminta Polri dapat mengembalikan kepercayaan, melindungi, dan mengayomi masyarakat secara betul-betul. Termasuk, kepada seluruh anggota Polri juga diminta hilangkan bergaya hidup glamor, hedonisme, mewah dan harus punya sense of crisis.
“Kita selaku anggota Polri harus memiliki sense of crisis. Artinya, kita harus tanggap sebagai anggota Polri. Hindari Polda dengan hidup hedonisme dan berhati-hati dengan medsos. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti kecemburuan sosial,” pesan Kapolda.
Kapolda pun meminta, agar untuk selalu merespons keluhan masyarakat. “Kita harus transparan dalam suatu proses laporan atau keluhan dari masyarakat,” tegasnya.
Saat amanat Presiden pun menyampaikan penghargaan dan apresiasi kinerja Polri. Dalam penanganan Covid-19, yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi 5,44 persen. Kepercayaan masyarakat kepada Polri sempat meningkat 80,2 persen. Namun, semenjak adanya kasus Ferdy Sambo, penilaian itu drop menjadi 54,4 persen. Sehingga perlu kerja keras seluruh jajaran Polri, untuk kembali meningkatkan kepuasan masyarakat.
“Ciptakan rasa aman dan nyaman pada masyarakat. Selalu senyum sapa salam dan kita harus solid di dalam. Tidak usah bersedih hati ketika kita dicaci dengan masyarakat. Setidaknya kita sudah membantu masyarakat, dalam hal kecil. Jangan ada lagi terjadi hal-hal kesalahan yang mendasar dalam tugas-tugas kepolisian,” imbau Kapolda.
Selain Kapolda Kaltara, Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona T.P.P Siregar pun turut menghadiri panggilan Presiden. “Ini momentum Polres untuk jadi bahan evaluasi. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, kami berupaya berikan yang terbaik bagi masyarakat,” ungkap Ronaldo, Selasa (18/10).
Presiden meminta, negara harus hadir dan merespons pelanggaran hukum yang terjadi. Unsur pelayanan, perlindungan dan pengayoman harus ada. “Pendekatannya itu lebih kepada mengedukasi masyarakat,” imbuh Kapolres.
Ia mengaku, penekanan khusus dari Presiden untuk tidak bergaya hedon. Apalagi, dalam beberapa waktu terakhir, Polri mengalami sejumlah persoalan internal. Bahkan anggota Polri juga harus dievaluasi dan ditindak tegas, ketika melanggar hukum.
“Selalu kami tekankan juga. Bahkan sebelum dipanggil Presiden, kami di Polres Bulungan utamanya saya selaku Kapolres. Menekankan kepada anggota agar tidak melanggar hukum. Maka jelas akan ditindak tegas sesuai aturan yang ada,” tegasnya. (uno2/fai/uno)
Editor : izak-Indra Zakaria