Pada kasus ini pihaknya selaku penyidik dan pihak Bawaslu, selajutnya fokus penyidikan. Dinilai lengkap dilimpahkan ke Kejaksaan HSU dan menyiapkan penuntutan di persidagan di PN Amuntai, selama proses sidang berlangsung.
"Meski vonis 4 bulan dan denda sesuai tuntutan, yakni Rp 5 juta. Kami menilai keputusan majelis hakim sudah sesuai. Sebab kades ini mengampanyekan salah satu peserta pemilu yang sangat dilarang," ujarnya.
Apresiasi juga disampaikan Iptu Krismandra terhadap tim sentra gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu di daerah ini. “Begitu kasus ini dilimpahkan Bawaslu, kami punya gambaran sehingga proses penyidikan lebih mudah," terangnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu HSU Marfa’i mendukung putusan hakim meski walau lebih jauh lebih ringan satu bulan dari tuntutan JPU Kejaksaan HSU.
“Kasus kades ini yang melanggar undang-undang pemilu ini, jadi pembelajaran bagi publik. Sehingga kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini sebab sudah ada yang menjadi contoh,” harapannya.
Sementara itu, Kajari HSU Agustiawan Umar melalui Kasi Intel Asis Budianto, mengatakan, sang oknum kepala desa atau sebutan lain dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye.
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. “Atas putusan tersebut terdakwa menyatakan pikir-pikir selama tiga hari demikian juga JPU juga menyatakan pikir-pikir,” lengkapnya. (*)