BANJARBARU – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Banjarbaru mulai menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak awal tahun 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru mencatat sedikitnya telah terjadi 25 insiden kebakaran sepanjang periode Januari hingga Maret 2026. Peningkatan intensitas ini menjadi alarm bagi otoritas setempat, terutama karena wilayah rawan seperti Kecamatan Cempaka dan Sungai Tiung mulai menunjukkan pola kebakaran berulang.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjarbaru, Harun Arrasyid, mengungkapkan bahwa total luas lahan yang terdampak kebakaran sejauh ini berkisar antara 3,3 hingga 3,8 hektare. Karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar dan kondisi cuaca yang mulai mengering menjadi faktor alami pemicu api. Harun menjelaskan bahwa pola kejadian saat ini menunjukkan adanya peningkatan intensitas, sehingga pihaknya memberikan rekomendasi untuk menuju penetapan status siaga karhutla.
Selain faktor alam, BPBD juga menyoroti aktivitas manusia yang berisiko memicu titik api. Jika tren ini tidak segera ditekan, dikhawatirkan kebakaran akan meluas ke kawasan padat penduduk serta menimbulkan dampak kesehatan serius berupa kabut asap bagi masyarakat luas.
Situasi tahun ini diprediksi lebih menantang dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Banjarbaru diperkirakan datang lebih awal, yakni pada akhir April atau awal Mei 2026. Kondisi kemarau kali ini diprediksi lebih kering dari normal akibat siklus El Nino yang diperkirakan kembali terjadi. Durasi kemarau juga diprediksi akan berlangsung lebih panjang hingga akhir tahun, dengan puncak suhu panas diperkirakan jatuh pada bulan Agustus hingga September.
Menghadapi potensi bencana tersebut, BPBD Banjarbaru telah memperkuat langkah pencegahan dan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BPBD Kalsel dan BNPB. Berbagai langkah strategis telah disiapkan, mulai dari peningkatan patroli rutin untuk mengawasi titik-titik panas (hotspot) dan wilayah rawan, hingga penguatan sarana dengan memastikan kesiapan pompa, tandon air, serta perbaikan peralatan yang rusak.
Selain itu, upaya sosialisasi terus diperluas melalui pemasangan spanduk peringatan dan edukasi larangan pembakaran lahan secara sengaja. BPBD juga memastikan koordinasi tetap dalam satu garis komando dengan Pemprov Kalsel, terutama terkait kebijakan teknis seperti pembangunan sekat bakar dan pengelolaan kanal air. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar demi meminimalisir risiko bencana yang lebih besar di musim kemarau mendatang. (*)
Editor : Indra Zakaria