"Terkait kecelakaan akibat jalan rusak, itu tidak bisa harus masyarakat meminta pertanggung jawaban pemerintah, tapi kan harus dilihat dulu penyebab kecelakaannya. Dilihat dulu konteksnya, masyarakat ini dia kecelakaan penyebabnya karena apa. Pertama, bisa saja karena kelemahan pengendara itu sendiri. Misalnya dia berkendara diatas kecepatan rata-rata," ujarnya, Selasa (19/3).
"Kedua kondisi cuaca, mempengaruhi angka kecelakaan. Akhirnya bisa saja menyebabkan kecelakaan. Selain itu juga faktor kendaraan bisa saja rem, lampu, atau mesinnya bermasalah sehingga menyebabkan kecelakaan. Bisa juga dari kondisi pengendara bisa jadi karena dia mengantuk atau mabuk," sambungnya.
Dikatakannya, jika memang pengendara sudah layak dari sisi kendaraan dan kelayakan mengemudi, maka hal tersebut barulah dapat melihat kondisi jalan. Jika kondisi rusak, maka dapat melihat perencanaan saat ini apakah jalan tersebut sudah dilakukan upaya perbaikan atau belum.
"Setelah itu barulah dilihat apakah kondisi jalan di lokasi itu kurang, sehingga masyarakat tidak serta-merta menggugat pada pemerintah. Karena ada penyebab-penyebabnya. Kalau kecelakaan dengan mudah mengubah pemerintah, maka semua orang kecelakaan bisa menyalahkan pemerintah," tuturnya.
"Untuk memperbaiki fasilitas juga memerlukan waktu, misalnya DPUPR pasti ada lokasi-lokasi yang butuh perbaikan. Sementara anggaran dan SDMnya terbatas. Jadi dalam tanda kutip harus mengantre. Mana saja yang membutuhkan prioritas dan non prioritas," terangnya.
Ia mencontohkan, salah satunya ialah pada nalan Pasar Gusher itu yang berlubang, dikatakannya, perbaikan jalan Gajah Madah memerlukan proses dan tentunya jika proses sedang berjalan maka pemerintah telah menjalankan tanggung jawabnya namun penanganan memiliki prosedur.
"Sehingga saat proses itu pengendara diwajibkan agar tetap berhati-hati. Dan juga sudah menjadi resiko sebenarnya kalau kita berkendara sudah pasti ada risiko-risikonya. Kalau untuk pertanggung jawaban pemerintah harus disinkronkan dulu dengan data. Dalam artian rentan beberapa waktu terakhir, apakah di lokasi tersebut hampir tiap bulan terjadi kecelakaan," terangnya.
"Pemerintah daerah kan menetapkan wacana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah kalau pun jangka pendek biasanya di bawah 5 tahun, kalau sedang paling diantara 5 sampai 10 tahun," pungkasnya. (zac/lim)