Oleh karena itu, ia berharap kepada Tim SAKIP yang mengikuti kegiatan ini bisa mendapatkan pengetahuan serta wawasan, terkait bagaimana caranya menyusun SAKIP yang baik dan benar.
"Mudah-mudahan nanti Tim SAKIP ini mendapatkan pendampingan dengan baik dan SAKIP kita bisa lebih baik dari tahun tahun sebelumnya," kata Suriansyah.
Ia berharap kepada perangkat daerah yang juga ada kaitan dengan SAKIP ini bisa men-support Tim SAKIP ini dengan memberikan data dan informasi. Karena tanpa data dan informasi yang di-support dari perangkat daerah, tentu Tim SAKIP ini akan kesulitan.
"Makanya saya berharap seluruh perangkat daerah dapat men-support informasi, data dan mungkin juga penjelasan-penjelasan terkait dengan semua kegiatan yang menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," tuturnya.
Ini penting karena harus ada pertanggungjawabannya dalam bentuk SAKIP. Karena SAKIP ini bukan hanya konsumsi bagi pemerintah untuk perbaikan ke depan, tapi juga bisa dikonsumsi masyarakat karena ini bentuk transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah kepada masyarakat.
Disinggung soal kendala, Suriansyah mengatakan kemungkinan untuk saat ini terkait dengan informasi dan data yang dibutuhkan Tim SAKIP. Oleh karena itulah diharapkan support dari perangkat daerah untuk memberikan data dan informasi.
"Termasuk soal pemahaman. Nanti saya juga akan minta kepada Tim SAKIP untuk memahami secara baik dan menganalisa apa masalah yang terjadi sehingga masih B kurus ini," tegasnya.
Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius menambahkan, B kurus itu merupakan istilah yang biasa digunakan dalam SAKIP ini. Tapi itu bukan istilah baku.
"Kan ada istilah kalau dia di atas 80 itu dianggap B gemuk. Nah, kita saat ini masih di angka sekitar 73,41, jadi masih B kurus," katanya.
Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada di angka 73,08, itu ada kenaikan sekitar 0,33 poin. Dalam hal ini, diharapkan bukan hanya poinnya saja yang naik, tapi mekanisme SAKIP ini juga naik, karena kan namanya sistem akuntabilitas, jadi ini berdampak pada masyarakat dan berdampak pada kinerja perangkat daerah.
Karena memang dari hasil evaluasi di tahun 2023, itu paling tidak ada 15 poin yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltara.
"Nah, kita sebagai Tim SAKIP, itu sudah melakukan beberapa kali pertemuan dalam rangka untuk mencermati rekomendasi itu. Kali ini kita mengundang tenaga ahli supaya lebih komprehensif kita membaca apa yang sebenarnya dimaksud," pungkasnya. (iwk/har)