TANJUNG SELOR – Pulau Borneo kini tengah bersiap memperkuat posisinya di peta ekologi global melalui kolaborasi lintas negara. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan Pemerintah Negeri Sabah, Malaysia, resmi menjajaki kerja sama strategis dalam pengembangan ekonomi biru, khususnya melalui skema perdagangan karbon (carbon trade). Langkah ini menandai babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah perbatasan.
Dalam pertemuan bilateral yang dipimpin oleh Ketua Delegasi Sabah, YBhg Datuk Haji Datu Rosmadi bin Datu Sulai JP, terungkap ambisi besar untuk membawa Borneo naik kelas sebagai penyimpan karbon dunia. Saat ini, posisi penyimpan karbon global masih didominasi oleh kawasan Amazon di peringkat pertama dan Kongo di peringkat kedua, sementara Borneo berada di posisi ketiga. Datuk Haji Datu menegaskan bahwa kolaborasi ini akan fokus pada pemanfaatan kawasan mangrove yang sangat luas di kedua wilayah sebagai sumber utama karbon biru (blue carbon).
"Melalui kolaborasi ini, kita ingin menjadikan Pulau Borneo sebagai kekuatan utama dalam blue carbon global. Ini peluang besar yang harus kita manfaatkan bersama," ungkap Datuk Haji Datu menekankan pentingnya sinergi antara Kaltara dan Sabah.
Kerja sama ini dirancang agar tidak hanya berhenti pada wacana administratif. Pemprov Kaltara berencana mengajak delegasi Sabah untuk meninjau langsung proyek percontohan di Desa Tapian, Kabupaten Bulungan, guna melihat bagaimana konservasi pesisir memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menegaskan bahwa wilayahnya memiliki potensi ekonomi biru yang masif namun belum tergarap maksimal.
Langkah strategis yang disepakati meliputi pembangunan mekanisme perdagangan karbon yang saling menguntungkan, eksplorasi serta perlindungan kawasan mangrove, hingga membawa agenda ini ke tingkat regional melalui forum BIMP-EAGA dan SOSEK MALINDO. Fokus utama dari poin-poin tersebut adalah memastikan setiap jengkal hutan bakau di pesisir Borneo mampu menjadi aset ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Kaltara dijadwalkan melakukan kunjungan balasan ke Kota Kinabalu pada Mei mendatang untuk merumuskan rencana kerja yang lebih konkret. Datuk Haji Datu menambahkan bahwa kesamaan budaya dan letak geografis dalam satu pulau menjadi modal sosial yang kuat untuk membangun kerja sama yang lebih erat.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Zainal Arifin Paliwang berharap proyek percontohan ini dapat dikembangkan lebih luas di wilayah pesisir Kaltara lainnya. Dengan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, Kaltara dan Sabah optimis dapat memberikan kontribusi nyata terhadap mitigasi perubahan iklim dunia sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sepanjang koridor utara Borneo. (dkisp)
Editor : Indra Zakaria