TARAKAN – Polemik dugaan pembubaran paksa kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di Kota Tarakan terus memicu gelombang protes keras dari kalangan akademisi dan pemuda. Aliansi mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Wali Kota Tarakan pada Senin (25/5) sore. Di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, massa mendesak pemerintah daerah segera mengambil tindakan disiplin yang tegas.
Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan untuk segera mencopot Lurah Kampung Enam serta Direktur Utama PDAM Tirta Alam Tarakan. Kedua pejabat publik tersebut dinilai bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam sengkarut pembubaran kegiatan yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tarakan, Fadhil Qobus, menegaskan bahwa Lurah Kampung Enam layak dicopot dari jabatannya karena diduga kuat telah melanggar prinsip-prinsip kebebasan demokrasi. Pihak kelurahan dinilai melakukan tindakan represif dan intimidatif terhadap mahasiswa dan anak muda yang hendak melaksanakan kegiatan literasi publik secara damai tersebut.
Selain masalah pembubaran, mahasiswa juga menyoroti tindakan Dirut PDAM Tirta Alam Tarakan yang dituding melakukan doxing atau penyebaran data pribadi peserta nobar melalui media sosial. Fadhil menilai pelanggaran ini sudah melintasi batas karena menyangkut privasi dan hak asasi seseorang yang dilindungi oleh undang-undang. Menurutnya, tidak ada satu pun pejabat yang berhak memublikasikan data pribadi warga ke ranah publik tanpa dasar hukum yang jelas, terlebih setelah adanya insiden pembubaran paksa.
“Kami meminta pertanggungjawaban dari Lurah Kampung Enam atas polemik pembubaran tersebut. Setelah pembubaran, mengapa muncul publikasi data-data pribadi di media sosial? Pertanyaannya, apakah mereka berhak membuka data itu? Tentu tidak. Tindakan ini jelas memicu rasa takut dan tekanan psikologis di kalangan anak muda,” ujar Fadhil di tengah riuhnya demonstrasi.
Tidak hanya membidik para pejabat daerah, massa juga melayangkan kritik tajam terhadap respons aparat keamanan yang berada di lokasi saat pembubaran terjadi. Mahasiswa mempertanyakan komitmen aparat dalam melindungi hak berkumpul warga negara secara aman dan tertib. Fadhil menyayangkan sikap terkesan membiarkan aksi intimidasi tersebut, padahal mahasiswa dan masyarakat yang hadir saat itu sama sekali tidak membawa senjata ataupun melakukan tindakan anarkistis.
Gerakan mahasiswa Tarakan menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini bukanlah akhir perjuangan mereka. Jika jajaran Pemkot Tarakan tetap bergeming dan tidak memberikan respons nyata atas tuntutan pencopotan tersebut, aliansi mahasiswa menyatakan siap kembali melancarkan aksi unjuk rasa lanjutan dengan eskalasi massa yang jauh lebih besar. Mereka menuntut keberpihakan penuh pemerintah terhadap ruang demokrasi agar tidak ada lagi pejabat publik yang bertindak sewenang-wenang terhadap hak-hak masyarakat sipil.(*)
Editor : Indra Zakaria