TANJUNG SELOR – Sebuah langkah besar dalam peta transportasi luar Jawa siap digulirkan di Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kaltara memastikan bahwa rencana megaproyek pembangunan jaringan kereta api di wilayahnya sama sekali tidak akan membebani keuangan daerah (APBD) maupun negara (APBN). Seluruh pendanaan proyek strategis ini dipastikan murni berasal dari investasi pihak swasta.
Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam Pra Musrenbangnas. Pusat terus mendorong agar pengembangan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Kalimantan dilakukan melalui skema investasi swasta yang nantinya berada di bawah koordinasi PT Kereta Api Indonesia (KAI). Kehadiran moda transportasi modern ini dinilai menjadi jawaban konkret atas keterbatasan akses transportasi darat yang selama ini menjadi tantangan utama di Pulau Borneo.
Pihak Pemprov Kaltara optimistis kehadiran jalur kereta api ini akan memberikan dampak instan terhadap perputaran roda ekonomi. Selama ini, biaya distribusi logistik di wilayah Kalimantan tergolong tinggi akibat ketergantungan pada jalur darat konvensional dan perairan. Dengan adanya kereta api, ongkos angkut barang dan mobilitas masyarakat diyakini bisa ditekan menjadi jauh lebih murah.
Selain efisiensi biaya, pembangunan rel kereta api dinilai memiliki keunggulan dari segi durasi proyek. Bertius menyebutkan bahwa bentangan rel kereta api relatif lebih cepat dibangun dan memakan waktu yang lebih terukur dibandingkan dengan membuka jalan raya baru dari nol yang memerlukan anggaran raksasa dan waktu pengerjaan yang sangat panjang. Langkah ini juga menjadi bagian dari pendekatan strategis pemerintah untuk mengikis ketimpangan infrastruktur antara Pulau Jawa dan luar Jawa.
Perusahaan swasta yang berada di garda terdepan untuk merealisasikan proyek ini adalah PT Indonesia Transit Synergy (INTRA). Pihak manajemen perusahaan telah memaparkan rencana matang mereka di hadapan Gubernur dan DPRD Kaltara. Dalam ekspose tersebut, PT INTRA bersiap menggelontorkan dana investasi yang diperkirakan menyentuh angka Rp20 hingga Rp25 triliun.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, bersama jajaran legislatif menyambut hangat skema kerja sama ini dan memberikan dukungan penuh. Jalur kereta api yang dirancang ini tidak hanya akan mempermudah pergerakan lokal di dalam provinsi, tetapi juga diproyeksikan menjadi urat nadi utama yang menghubungkan wilayah Kaltara langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Lebih jauh lagi, Gubernur menaruh harapan besar agar jaringan rel ini nantinya bisa terus tersambung secara internasional melintasi batas negara, menjangkau wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia hingga ke Brunei Darussalam.
Rencana ambisius di Kaltara ini mendapat angin segar dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa membangun interkoneksi di Kalimantan tidak bisa hanya bertumpu pada pembangunan jalan tol atau jalan nasional. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, integrasi antara jalur laut, udara, dan kereta api adalah hal yang mutlak demi mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak lagi bersifat Jawa-sentris.
Saat ini, proyek Trans Kalimantan telah dimasukkan kembali ke dalam agenda Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) hingga tahun 2045 dengan total target panjang jalur mencapai 2.772 kilometer. Menko AHY menyatakan bahwa pemerintah pusat tengah melakukan kalkulasi matang lintas kementerian agar proyek raksasa lintas pulau ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan, sekaligus mendukung penuh masuknya investasi swasta seperti yang saat ini tengah dijajaki di Kalimantan Utara. (*)
Editor : Indra Zakaria