Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Kaltim Bola Daerah Kriminal Nasional Lifestyle Bisnis Sport

Strategi Hemat Pemprov Kaltim: Dari Lampu LED hingga Pangkas 50 Persen Dana Perjalanan Dinas

Redaksi Prokal • Selasa, 7 April 2026 - 14:50 WIB
Sri Wahyuni
Sri Wahyuni

 PROKAL.CO- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memberlakukan langkah efisiensi besar-besaran terhadap anggaran operasional daerah. Kebijakan ini menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menginstruksikan transformasi budaya kerja sekaligus penghematan anggaran belanja bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah tengah melakukan rasionalisasi terhadap perjalanan dinas. Berdasarkan perhitungan sementara, angka pengurangan perjalanan dinas bagi ASN Kaltim diprediksi mencapai 30 hingga 50 persen.

Instruksi Kemendagri tersebut secara spesifik meminta pemerintah daerah untuk memangkas perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50 persen dan perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen. Selain itu, frekuensi jumlah rombongan dalam satu kali perjalanan, konsumsi BBM, serta penggunaan kendaraan dinas juga diminta untuk dikurangi hingga separuhnya.

"Perjalanan dinas akan dirasionalisasi. Angkanya sudah ada, kemungkinan bisa sampai 30 hingga 50 persen," ungkap Sri Wahyuni di Samarinda, Senin (6/4).

Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari evaluasi rutin terhadap penggunaan energi dan operasional kantor. Sri menyebutkan bahwa penghematan di sektor kelistrikan sudah mulai menunjukkan hasil signifikan. Melalui penggantian sistem penerangan ke lampu LED di Biro Umum, biaya listrik yang sebelumnya mencapai miliaran rupiah kini mampu ditekan hingga ke angka Rp 300 juta.

Lebih lanjut, penerapan skema work from home (WFH) yang dijadwalkan setiap hari Jumat diyakini akan memperkuat upaya penghematan tersebut. Dengan penutupan kantor selama satu hari penuh dalam sepekan, penggunaan listrik dan konsumsi bahan bakar dipastikan akan menurun drastis.

Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen untuk terus memantau dampak dari kebijakan ini melalui pelaporan rutin setiap bulan guna memastikan anggaran daerah dialokasikan secara lebih tepat guna dan efisien. (*)

Editor : Indra Zakaria
#perjalanan dinas