PROKAL.co, BALIKPAPAN — Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan terus mempercepat penagihan tunggakan pajak dari sejumlah wajib pajak, khususnya di sektor restoran, rumah makan, hingga kafe. Upaya tersebut dilakukan menyusul ditemukannya sejumlah pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban pajaknya saat inspeksi mendadak (sidak) bersama DPRD Kota Balikpapan beberapa waktu lalu.
Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham, mengungkapkan bahwa mayoritas tunggakan saat ini masih dalam proses penyelesaian. Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, kendala finansial menjadi alasan utama para pelaku usaha belum dapat melunasi kewajibannya secara penuh.
“Semua tunggakan sedang proses. Rata-rata karena kendala finansial,” ujar Idham, Selasa (7/4/2026).
Meski begitu, BPPDRD menegaskan tetap konsisten melakukan penagihan hingga seluruh kewajiban pajak dipenuhi. Sebagai bentuk solusi, pemerintah daerah juga membuka ruang bagi wajib pajak yang memiliki itikad baik untuk mengajukan pembayaran secara bertahap atau mencicil sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ada yang mengajukan keringanan dengan cara mencicil, dan itu kami izinkan sesuai aturan,” jelasnya.
Idham mencontohkan, salah satu restoran di Balikpapan bahkan masih memiliki tunggakan pajak sejak tahun 2020. Meski telah melakukan pembayaran secara bertahap, restoran tersebut masih menyisakan kewajiban sekitar Rp3 miliar yang harus diselesaikan.
Menurutnya, penagihan pajak daerah bukan semata-mata soal administrasi, melainkan bagian penting dalam menjaga penerimaan daerah demi mendukung pembangunan kota dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Selain memberikan toleransi pembayaran melalui mekanisme cicilan, BPPDRD juga menerapkan sanksi administratif kepada wajib pajak yang tidak patuh. Sanksi tersebut mulai dari surat peringatan hingga pengenaan denda sesuai regulasi yang berlaku.
Idham menegaskan bahwa pajak restoran sebesar 10 persen yang kini masuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sejatinya merupakan titipan konsumen yang wajib disetorkan pelaku usaha ke kas daerah.
“Ini bukan uang pelaku usaha, tetapi titipan dari masyarakat yang harus disampaikan ke daerah,” tegasnya.
Ia berharap temuan dalam sidak tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pelaku usaha agar lebih disiplin dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pasalnya, pajak daerah memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga mendukung berbagai program pemerintah Kota Balikpapan.
Dengan langkah penagihan yang terus diperketat, BPPDRD optimistis tingkat kepatuhan wajib pajak di Balikpapan dapat meningkat sehingga pendapatan asli daerah juga semakin optimal. (adv/kominfobpn)
Editor : Wawan