SAMARINDA – Temuan mengejutkan mencuat dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) APBD Perubahan 2026 dan APBD Murni 2027 di Benua Etam. Komisi IV DPRD Kalimantan Timur dibuat berang setelah menemukan ketidakcocokan data pagu indikatif anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dengan nilai selisih yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp 400 hingga Rp 500 miliar.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahri, membeberkan bahwa dalam pemaparan internal Disdikbud, pagu indikatif tercatat berada di angka Rp 2,2 triliun. Namun anehnya, saat pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), angka tersebut merosot menjadi sekitar Rp 1,8 triliun.
"Selisihnya cukup besar, sekitar Rp 400 sampai Rp 500 miliar. Ini harus segera dicocokkan. Kalau baru dikoreksi di akhir pembahasan, akan sulit menentukan program mana yang harus disesuaikan," tegas Sarkowi.
Bukan hanya persoalan janggalnya selisih anggaran setengah triliun rupiah tersebut yang memicu amarah dewan. Komisi IV juga mencecar Disdikbud Kaltim terkait lambannya penyelesaian proyek fisik pembangunan gedung SMA dan SMK. Beberapa proyek yang menggunakan dana APBD 2024 dan 2025 dilaporkan masih belum rampung hingga pertengahan 2026 ini.
"Beberapa proyek pembangunan SMA dan SMK masih belum selesai. Ini sangat kami sayangkan karena berpotensi menghambat pelayanan pendidikan bagi masyarakat," ujar Sarkowi dengan nada kecewa.
Tak berhenti di situ, distribusi seragam sekolah gratis melalui 'Program Gratispol' yang tak kunjung terealisasi juga tak luput dari semprotan dewan. Sarkowi menegaskan, alasan klasik Disdikbud terkait alotnya proses pendataan siswa baru dan kendala pengukuran ukuran baju tidak bisa terus-menerus dijadikan tameng keterlambatan.
DPRD mendesak agar seluruh validasi data segera dituntaskan tanpa alasan, sehingga pembagian seragam gratis bisa direalisasikan paling lambat pada Agustus 2026. Sarkowi mengingatkan bahwa sektor pendidikan merupakan pilar dan prioritas vital pembangunan Kalimantan Timur, apalagi posisi Kaltim kini sangat strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran, penyelesaian proyek fisik gedung sekolah, hingga eksekusi program bantuan siswa harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu demi masa depan anak bangsa. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co