TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha lokal dengan memperluas akses pembiayaan. Salah satu upaya terbaru yakni rencana peningkatan plafon Kredit Kukar Idaman (KKI), program pembiayaan daerah yang dijalankan bersama Bankaltimtara.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan hal tersebut dalam peresmian Gedung Layanan Prioritas Bankaltimtara Cabang Tenggarong, Senin (4/8). Ia menyebut, plafon KKI yang saat ini berada di angka maksimal Rp 50 juta, sedang dibahas untuk ditingkatkan hingga Rp 500 juta.
“Kami telah membahas rencana ini bersama OJK, Bank Indonesia, serta Bankaltimtara adalah eskalasi dari program KKI,” ujar Aulia.
Aulia menjelaskan, program KKI merupakan salah satu inisiatif Kukar Idaman yang dirancang sejak periode sebelumnya dengan Edi Damansyah. Yakni kredit dengan bunga nol persen dan plafon awal Rp 50 juta. Tujuannya adalah memberi ruang akses pembiayaan legal bagi pelaku UMKM dan usaha kecil, dan melawan rentenir.
Sejak diluncurkan, KKI telah menjangkau lebih dari 1.700 debitur dengan nilai penyaluran mencapai Rp 36 miliar. Tingkat gagal bayar atau non-performing loan (NPL) program ini juga tergolong rendah, yakni di bawah 3 persen.
“Program ini berjalan sehat dan fleksibel. Artinya, masyarakat memang benar-benar membutuhkan akses pembiayaan seperti ini,” jelas Aulia.
Rencana peningkatan plafon dilakukan melalui pengembangan program lanjutan bertajuk Kukar Idaman Terbaik, dengan tetap menerapkan persyaratan ketat dan terukur. Di antaranya menyangkut kelayakan usaha, kejelasan lokasi, hingga proyeksi pengembalian dana.
Skema pembiayaan pun dirancang fleksibel mengikuti karakteristik masing-masing sektor usaha. Seperti usaha pertanian, peternakan, dan perikanan, misalnya, cicilan dilakukan setelah masa panen atau produksi.
“Kalau panennya tiga bulan, maka pembayaran cicilan baru dilakukan setelah masa panen, ketika hasilnya sudah ada dan bisa disetorkan ke Bank Kaltimtara,” terangnya.
Pemkab Kukar berharap, penguatan program ini dapat mendorong pertumbuhan usaha produktif masyarakat, sekaligus menekan praktik pinjaman ilegal yang masih marak di tingkat bawah.
“Kami ingin semakin banyak pelaku usaha kecil yang bisa tumbuh dan berkontribusi dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Aulia. (adv/moe)
Editor : Indra Zakaria