PROKAL.CO, TENGGARONG – Kekhawatiran warga akan lesunya ekonomi jelang Lebaran 2026 sempat terasa di Kutai Kartanegara. Namun, langkah cepat pemerintah daerah melalui pinjaman Rp820 miliar ke Bankaltimtara menjadi penopang agar perputaran uang di masyarakat tetap berjalan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menegaskan, kebijakan tersebut diambil bukan tanpa alasan. Salah satu pemicunya adalah tersendatnya arus kas akibat dana kurang salur dari pemerintah pusat.
“Mengapa kita harus meminjam? Alasan utamanya adalah untuk mengatasi kendala arus kas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan terbaru, Pemerintah Pusat memiliki Dana Kurang Salur kepada Pemkab Kukar sebesar Rp3 triliun,” ujarnya di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Selasa (31/3/2026).
Di sisi lain, kewajiban pemerintah daerah terus berjalan dan tidak bisa ditunda. Mulai dari pembayaran upah petugas kebersihan, THR ASN, hingga pelunasan kepada pihak ketiga. Aulia menegaskan komitmennya mewujudkan pemerintahan yang tidak zalim.
“Kami tidak ingin pemerintahan yang zalim. Pihak ketiga sudah menyelesaikan pekerjaan mereka, maka kami wajib membayar,” tegasnya.
Peminjaman ini menyangkut rantai ekonomi: perusahaan butuh uang untuk gaji karyawan, dan warga butuh uang untuk menghidupi keluarga serta membayar utang di warung-warung menjelang Lebaran,” tegasnya.
Aulia menilai, jika kewajiban tersebut tidak segera dipenuhi, dampaknya akan meluas ke berbagai sektor. Perusahaan bisa terganggu operasionalnya, sementara masyarakat kehilangan daya beli.
Dampaknya sempat terlihat pada awal Maret, ketika Kukar mengalami deflasi cukup dalam. Kondisi itu menjadi sinyal melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Langkah ini terbukti menyelamatkan ekonomi masyarakat. Sebelum pinjaman cair, pada awal Maret, Kukar mengalami deflasi sebesar 1,2 persen. Setelah dana dikucurkan untuk membayar THR, TPP, dan pihak ketiga, daya beli masyarakat kembali bergerak,” ungkapnya.
Ia menambahkan, setelah intervensi dilakukan, kondisi ekonomi mulai berangsur stabil meskipun tekanan dari sektor industri masih ada.
“Angka inflasi dan deflasi kini kembali terkendali meskipun tantangan ekonomi akibat pembatasan RKAB perusahaan masih tinggi,” lanjutnya.
Untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah, pemerintah memastikan pinjaman tersebut bersifat jangka pendek dan terukur.
“Ini adalah utang jangka pendek yang wajib lunas dalam satu tahun. Strategi kami, pertama menunggu dana kurang salur Rp3 triliun dari pusat. Kedua, kontrol belanja sangat ketat. Ketiga, efisiensi DPA agar di akhir tahun posisi utang benar-benar nol,” jelasnya.
Optimisme juga diperkuat dengan posisi keuangan daerah di Bankaltimtara. Pemkab Kukar memiliki penyertaan modal yang cukup besar.
“Pemkab Kukar adalah pemilik modal nomor dua terbesar di Bankaltimtara dengan simpanan Rp600 miliar. Dengan pinjaman Rp820 miliar, selisih yang perlu kami tutup hanya sekitar Rp220 miliar. Inilah mengapa kami sangat yakin kewajiban ini bisa ditunaikan tepat waktu,” katanya.
Bagi Aulia, kebijakan ini bukan sekadar menjaga neraca keuangan daerah, tetapi memastikan masyarakat tetap bisa merayakan Lebaran tanpa beban ekonomi.
“Bagi kami, ini bukan sekadar urusan angka, tapi bagian dari amal ibadah untuk memastikan tidak ada warga yang bersedih di hari kemenangan karena haknya belum terbayar,” tandasnya. (moe)
Editor : Indra Zakaria