PROKAL.CO, TENGGARONG – Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit mulai memukul petani swadaya di Kutai Kartanegara (Kukar). Harga sawit yang jatuh hingga Rp1.500 per kilogram membuat sebagian petani memilih menunda panen karena hasil penjualan tak lagi mampu menutup biaya operasional.
Kondisi itu mulai memicu keresahan di sejumlah kawasan perkebunan rakyat. Petani nonkemitraan menjadi kelompok paling terdampak karena harga jual mereka sepenuhnya bergantung pada pasar dan pengepul.
Kepala Dinas Perkebunan Kukar Muhammad Taufik mengakui situasi tersebut mulai mengganggu perputaran ekonomi masyarakat desa yang menggantungkan penghasilan dari sektor sawit.
“Sekarang sudah ada tanda-tanda beberapa petani swadaya memilih tidak usah panen. Karena dengan harga Rp1.500 per kilogram, mereka tidak nutup,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).
Menurut Taufik, harga TBS sebelumnya sempat bertahan di atas Rp3.000 per kilogram. Namun dalam beberapa pekan terakhir harga terus merosot dan sempat menyentuh kisaran Rp1.600 sebelum bertahan di bawah Rp2.000 per kilogram.
Penurunan itu disebut mulai terasa setelah muncul wacana pemerintah pusat terkait penataan ekspor komoditas sumber daya alam, termasuk crude palm oil (CPO). Kebijakan tersebut memicu ketidakpastian pasar yang berdampak langsung hingga ke tingkat petani.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana tata kelola ekspor komoditas strategis seperti CPO dan batu bara melalui skema Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai eksportir tunggal. Skema itu nantinya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA.
Di lapangan, dampaknya lebih cepat dirasakan petani swadaya yang tidak memiliki pola kemitraan resmi dengan perusahaan. Harga jual mereka sangat bergantung pada pengepul maupun pabrik, sehingga mudah tertekan ketika pasar bergejolak.
“Kalau yang bermitra masih mengikuti harga penetapan pemerintah provinsi. Kami juga sudah mengimbau perusahaan untuk tetap konsisten menjalankan harga tersebut,” kata Taufik.
Saat ini harga sawit plasma masih bertahan di kisaran Rp3.000 per kilogram untuk tanaman usia produktif. Pemerintah daerah memastikan perusahaan besar di Kukar sejauh ini masih mengikuti mekanisme harga yang ditetapkan bersama Pemprov Kaltim.
Meski begitu, pemerintah mengakui pengawasan terhadap transaksi sawit petani swadaya belum sepenuhnya bisa dilakukan.
“Nah kalau harga di luar kemitraan itu memang tidak bisa diawasi sepenuhnya oleh pemerintah,” ujarnya.
Data Pemkab Kukar mencatat luas perkebunan sawit di daerah itu mencapai sekitar 206 ribu hektare. Sebagian besar dikelola perusahaan besar bersama petani plasma yang bermitra dengan 43 perusahaan perkebunan dan belasan pabrik kelapa sawit.
Namun ketika harga sawit jatuh, petani swadaya menjadi kelompok paling rentan terdampak. Jika kondisi ini berlangsung lama, daya beli masyarakat desa dikhawatirkan ikut melemah dan memengaruhi roda ekonomi kawasan perkebunan di Kukar.
“Tapi menurut pengamat ini sifatnya temporer. Mudah-mudahan ketika harga CPO dunia membaik, harga TBS juga ikut membaik,” pungkasnya. (moe)
Editor : Indra Zakaria