KAHMI-FORHATI Kukar Periode 2026-2031 Resmi Dilantik, Fokus Kawal Program Produktif bagi Masyarakat
Elmo Satria Nugraha• Kamis, 18 Juni 2026 | 16:52 WIB
Pelantikan kepengurusan KAHMI-FORHATI Kutai Kartanegara 2026-2031 yang dipimpin Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co)
PROKAL.CO, TENGGARONG – Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu agenda yang ingin dikawal Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam lima tahun ke depan. Melalui kekuatan jejaring alumni yang tersebar di berbagai sektor, organisasi tersebut berkomitmen mendorong lahirnya program-program produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen itu mengemuka dalam pelantikan Majelis Daerah KAHMI dan Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Kukar periode 2026-2031 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (18/6/2026). Sebanyak 203 pengurus resmi dilantik untuk mengemban amanah organisasi selama lima tahun mendatang.
Pelantikan dilakukan Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Kalimantan Timur, Prof. Aswin, dan disaksikan langsung Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI yang juga Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Dalam kepengurusan yang baru, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dipercaya sebagai Koordinator Presidium. Ia didampingi Presidium Dedi Sudarya, Lukman, Marwan, dan Abdul Rasid. Sementara posisi Sekretaris Umum dijabat Wahono dan Bendahara Umum dipercayakan kepada Muhammad Arimin.
Selain unsur pimpinan, kepengurusan juga diperkuat Dewan Penasehat Khairuddin dan Dewan Pakar Ahmad Yani, serta 15 departemen yang membidangi organisasi, pendidikan, ekonomi, politik, hukum, kesehatan, lingkungan hidup, budaya, kepemudaan hingga kesejahteraan masyarakat.
Aulia mengatakan, KAHMI harus mampu mengambil peran lebih luas dalam pembangunan daerah. Karena, ia meyakinu organisasi alumni HMI memiliki modal besar berupa jaringan yang menjangkau berbagai tingkatan, mulai daerah hingga nasional.
“Hari ini kita melaksanakan prosesi pelantikan Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami ditunjuk oleh teman-teman menjadi Koordinator Presidium Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar alumni HMI Cabang Kota Makassar lulusan Universitas Hasanuddin ini.
Sebagai organisasi yang beranggotakan alumni HMI dari berbagai profesi, KAHMI diharapkan tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga mampu melahirkan gagasan dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Tentunya harapan kami, organisasi ini bisa membawa manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. KAHMI memiliki jejaring yang sangat luas, bahkan sampai tingkat nasional dan internasional,” katanya.
Kekuatan jaringan yang dimiliki himpunan hijau hitam ini dapat menjadi modal penting untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan.
Salah satu gagasan yang kini tengah didorong adalah optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan agar lebih produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Kita sudah beberapa kali mendiskusikan program TJSL. Harapannya, program ini bisa menjadi alat yang produktif untuk meningkatkan perekonomian, terutama bagi masyarakat yang berada di garis kemiskinan,” ungkapnya.
Bantuan yang diberikan melalui program TJSL tidak cukup hanya bersifat konsumtif. Menurutnya, program tersebut harus mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang.
“Jadi harapan kami, lahan yang diberikan tidak hanya sekadar menjadi pemberian lahan, tetapi juga ada usaha-usaha produktif yang dijalankan di atas lahan tersebut,” jelasnya.
Dengan model pemberdayaan seperti itu, masyarakat yang selama ini berada dalam kelompok rentan dan miskin diharapkan dapat memperoleh sumber penghasilan yang berkelanjutan.
“Dengan adanya usaha produktif itu, masyarakat yang sebelumnya berada di garis kemiskinan dapat keluar dari kondisi tersebut dan memiliki kehidupan yang lebih baik,” lanjut Aulia.
Ia mengungkapkan, pembahasan mengenai konsep tersebut juga melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan, guna mencari formulasi terbaik dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat berbasis lahan dan potensi ekonomi lokal.
“Tujuan kita sekali lagi adalah mengantarkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia sebagaimana cita-cita pembangunan yang ingin kita wujudkan,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, berharap kepengurusan baru KAHMI Kukar mampu menunjukkan eksistensinya melalui program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Tentu saya mengucapkan selamat. Saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Bupati, Pak Aulia Rahman Basri, KAHMI Kabupaten Kutai Kartanegara bisa membuat program yang bukan hanya untuk keluarga besar kami, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Rifqinizamy menyebut, keberhasilan organisasi alumni tidak hanya diukur dari soliditas internal, tetapi juga dari kontribusi yang diberikan kepada daerah dan masyarakat.
“Harapan saya, di bawah kepemimpinan Pak Bupati, KAHMI bukan hanya dikenal di lingkungan keluarga besar alumni HMI, tetapi juga dikenal lebih luas oleh masyarakat Kukar melalui program-program yang dijalankan,” pungkasnya.
Selain struktur pimpinan, kepengurusan KAHMI Kukar periode 2026-2031 juga diperkuat Departemen Pembinaan Organisasi dan Anggota, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia, Kajian Ilmu dan Isu-isu Strategis, Komunikasi Umat dan Ukhuwah, Hukum dan Advokasi, Informasi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Politik dan Partisipasi Pembangunan Daerah, Ekonomi dan Kewirausahaan, Olahraga dan Kepemudaan, Seni Budaya dan Pariwisata, Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, serta Kesehatan Masyarakat.
Dengan komposisi kepengurusan yang cukup besar dan beragam, tantangan berikutnya bagi KAHMI Kukar adalah menerjemahkan kekuatan jaringan dan sumber daya yang dimiliki menjadi program konkret yang mampu membantu percepatan pembangunan daerah, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (moe)