PROKAL.CO, TENGGARONG – Program tanggung jawab sosial perusahaan di Kutai Kartanegara mulai diarahkan agar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk pertama kalinya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 2026 sebagai langkah menyatukan program perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah.
Forum bertema "Sinergitas Menuju Kukar Idaman Terbaik" yang berlangsung di Kantor Bappeda Kukar, Rabu (29/7/2026), mempertemukan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kukar. Tujuannya agar program corporate social responsibility (CSR) maupun community development lebih tepat sasaran dan memberi dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan forum tersebut menjadi titik awal membangun kolaborasi yang lebih terarah antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Selama ini, menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara program pemerintah dan kegiatan sosial yang dijalankan perusahaan.
"Kami ingin melalui forum ini terjadi kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan badan usaha," ujarnya.
Melalui forum itu, Pemkab Kukar juga memperkenalkan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui visi Kukar Idaman Terbaik. Perusahaan diharapkan menyelaraskan program TJSL dan PKBL dengan 17 program dedikasi yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Usai Musrenbang, perusahaan akan berdiskusi langsung dengan OPD sesuai bidang masing-masing untuk menyinkronkan rencana kegiatan. Langkah tersebut diharapkan mampu menghindari tumpang tindih bantuan, terutama di wilayah operasional perusahaan, sekaligus memastikan intervensi pembangunan lebih merata.
"Kami berharap perusahaan tidak berjalan sendiri dan pemerintah daerah juga tidak berjalan sendiri. Kalau keduanya berjalan dengan baik, selaras, dan sinkron, maka dampak yang dirasakan masyarakat akan jauh lebih besar dan pencapaian Kukar Idaman Terbaik bisa dipercepat," katanya.
Aulia menjelaskan, gagasan Musrenbang TJSL lahir dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR selama ini. Karena selama ini, perhatian lebih banyak tertuju pada pemberian penghargaan kepada perusahaan, sementara penyelarasan program dengan kebutuhan pembangunan daerah belum dilakukan secara optimal.
"Saat disampaikan kepada kami bahwa ada sedikit missing link antara program pemerintah daerah dan program yang disusun badan usaha, maka kami membentuk forum Musrenbang ini," jelasnya.
Tak hanya menyangkut sinkronisasi program, Aulia juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, terutama bagi pekerja yang berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia berharap perusahaan menyiapkan keterampilan dan dukungan usaha sehingga pekerja tetap memiliki sumber penghasilan setelah tidak lagi bekerja.
"Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja antara badan usaha dan pekerja, para pekerja itu harus sudah dipersiapkan untuk tetap bisa hidup dan berusaha setelah tidak lagi bekerja di perusahaan," tegasnya.
Ketua Forum TJSL Kabupaten Kutai Kartanegara Agung Hasanuddin mengatakan forum tersebut menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar program TJSL maupun PKBL dapat mendukung pembangunan secara lebih efektif.
"Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial perusahaan, baik dalam bentuk CSR maupun community development. Yang kami harapkan adalah bagaimana program CSR dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk mendukung pembangunan daerah dan berkontribusi bersama pemerintah daerah," ujarnya.
Ia menegaskan Forum TJSL bukan dibentuk untuk menghimpun dana dari perusahaan, melainkan menyelaraskan program yang telah dirancang masing-masing perusahaan dengan kebutuhan daerah. Berbagai sektor prioritas, mulai pendidikan, keagamaan, olahraga, kepemudaan hingga pengentasan kemiskinan, menjadi fokus yang dapat dikolaborasikan.
Agung menyebut, ketersediaan data yang akurat dari pemerintah daerah menjadi faktor penting agar bantuan perusahaan benar-benar tepat sasaran.
"Perusahaan membutuhkan data yang akurat dari pemerintah daerah agar intervensi yang dilakukan tidak salah sasaran. Data itu ada di pemerintah daerah dan menjadi dasar agar bantuan benar-benar tepat sasaran," katanya.
Ia mencontohkan Program Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan yang membutuhkan data valid mengenai warga penerima manfaat. Tanpa dukungan data pemerintah, perusahaan berisiko memberikan bantuan yang tumpang tindih atau tidak sesuai sasaran.
Saat ini, sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar program TJSL di Kukar dengan kontribusi sekitar 56 persen. Sementara itu, kontribusi perusahaan perkebunan kelapa sawit juga terus meningkat seiring berkembangnya investasi di sektor tersebut.
Agung juga mengungkapkan masih rendahnya tingkat pelaporan program TJSL perusahaan kepada pemerintah daerah. Dari sekitar 200 perusahaan yang beroperasi di Kukar, baru sekitar 35 persen yang aktif melaporkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial mereka.
"Jangan sampai perusahaan sudah melakukan banyak hal, tetapi dianggap tidak peduli karena kegiatannya tidak terkoordinasi dan tidak terekspos," ujarnya.
Melalui Musrenbang TJSL dan PKBL perdana ini, Pemkab Kukar berharap kolaborasi pemerintah dan dunia usaha tidak lagi sebatas penyaluran bantuan sesaat, melainkan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang terukur, saling melengkapi, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Forum ini juga menjadi langkah awal membangun sistem koordinasi yang lebih kuat agar setiap program sosial perusahaan benar-benar mendukung percepatan terwujudnya Kukar Idaman Terbaik. (moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co