PROKAL.CO, TENGGARONG – Kebijakan pemerintah pusat memangkas anggaran subsidi energi untuk 2027 menjadi perhatian pemerintah daerah. Di Kutai Kartanegara (Kukar), Bupati Aulia Rahman Basri menyiapkan langkah agar perubahan kebijakan tersebut tidak ikut menekan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah dan DPR RI sebelumnya menyepakati anggaran subsidi energi 2027 sebesar Rp261,5 triliun, turun Rp11,44 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp272,94 triliun. Dari angka tersebut, subsidi BBM dan LPG 3 kilogram ditetapkan Rp131,39 triliun.
Meski anggaran subsidi dipangkas, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak berubah hingga akhir 2026. Per 1 Oktober 2026, harga Pertalite tetap Rp10 ribu per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
Aulia mengatakan, pemerintah daerah perlu mengantisipasi dampak lanjutan dari perubahan kebijakan energi tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah menjaga inflasi agar tidak berkembang menjadi lonjakan harga kebutuhan masyarakat.
“Sebagai dampak dari proses pemangkasan subsidi ini, salah satu upaya yang kita lakukan adalah menjaga agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga menimbulkan lonjakan harga di tengah masyarakat,” kata Aulia.
Menurutnya, stabilitas harga harus berjalan beriringan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, daya beli menjadi salah satu aspek yang perlu dijaga pemerintah daerah.
“Kami juga menjaga kemampuan atau daya beli masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Aulia juga menekankan pentingnya menjaga pendapatan masyarakat. Ia tidak ingin perubahan kebijakan di tingkat nasional justru memberikan tekanan baru terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah.
“Yang paling penting, kami menjaga bagaimana pendapatan masyarakat itu sendiri agar kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Di sisi lain, Aulia berharap pengurangan pembiayaan pada satu sektor dapat diimbangi dengan penguatan sektor lain yang lebih produktif. Menurutnya, perubahan alokasi anggaran semestinya tetap memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Kebijakan di tingkat pusat tentu harus ada check and balance. Artinya, ketika pembiayaan di satu sektor dikurangi, kita berharap anggarannya dapat disalurkan ke sektor-sektor produktif lainnya,” katanya.
Ia berharap pengalihan anggaran tersebut dapat menjadi pengungkit bagi perekonomian masyarakat, terutama untuk menjaga kesejahteraan di tengah perubahan kebijakan fiskal dan energi nasional.
“Kami berharap pengalihan tersebut bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co