PROKAL.CO, TENGGARONG – Baru 16 dari total 59 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) yang telah memiliki perpustakaan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar kini mengejar pembentukan perpustakaan di seluruh OPD, sekaligus menyediakan koleksi buku fisik dan akses bacaan digital untuk memperluas budaya literasi di lingkungan pemerintahan.
Kepala Diarpus Kukar M. Ridha Darmawan mengatakan, perpustakaan di setiap kantor dinas diharapkan tidak sekadar menjadi fasilitas pelengkap, tetapi juga aktif dengan koleksi bacaan dan kegiatan yang mendorong kebiasaan membaca.
Untuk mendukung pembentukannya, Diarpus memfasilitasi peminjaman buku dari perpustakaan daerah. Setiap OPD dapat meminjam sedikitnya 100 buku, bahkan lebih, sesuai kebutuhan.
“Kami meminjamkan 100 buku, bahkan bisa lebih, dari perpustakaan daerah kepada tiap-tiap OPD,” kata Ridha.
Selain menyediakan buku fisik, Diarpus memperkenalkan layanan perpustakaan digital i-Kukar yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat mengakses koleksi buku secara digital.
Ridha mengatakan, pembentukan perpustakaan di lingkungan OPD masih terus dikejar agar seluruh 59 OPD memiliki fasilitas tersebut. Diarpus juga akan mendorong kegiatan literasi dan mendiskusikan langkah yang dapat dilakukan setiap perangkat daerah agar perpustakaan tidak hanya terbentuk, tetapi juga dimanfaatkan.
“Ini masih kami kejar ke 59 OPD. Harus ada semua dan ada kegiatan-kegiatan juga. Kami diskusikan apa yang harus dilakukan karena ini berkaitan dengan peningkatan indeks literasi masyarakat,” ujarnya.
Salah satu perangkat daerah yang mulai mengaktifkan kembali perpustakaannya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar. Perpustakaan di kantor tersebut sebelumnya sudah tersedia, tetapi sempat tidak aktif. Melalui pendampingan Diarpus, DKP berupaya menghidupkan kembali fasilitas bacaan bagi ASN di lingkungan kerjanya.
Kepala DKP Kukar Muslik berharap pendampingan tersebut dapat membantu perpustakaan kantor kembali berfungsi dan mendorong kebiasaan membaca di kalangan pegawai.
“Kami berharap perpustakaan di kantor dinas dapat kembali tumbuh dan berkembang serta meningkatkan kemampuan literasi di lingkungan kami,” tuturnya.
Fasilitas bacaan juga tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kukar. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar Sri Ridayani mengatakan, MPP tidak hanya menyediakan layanan administrasi, tetapi juga fasilitas penunjang bagi pengunjung, termasuk Pojok Baca Digital (POCADI).
MPP Kukar saat ini menyediakan sekitar 28 jenis layanan dari berbagai instansi dan lembaga, di antaranya kepolisian, Samsat, perbankan, Kementerian Agama, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Selain POCADI, pengunjung dapat memanfaatkan fasilitas pelaminan gratis untuk pernikahan di MPP, colokan untuk mengisi daya ponsel, serta komputer untuk mengetik atau mencetak dokumen.
“Kami ingin memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat saat mengakses pelayanan publik,” ucapnya.
Perluasan perpustakaan di kantor pemerintahan dan penyediaan akses bacaan digital menjadi bagian dari upaya Diarpus Kukar memperluas jangkauan literasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas yang telah tersedia benar-benar aktif dan dimanfaatkan, seiring target menghadirkan perpustakaan di seluruh 59 OPD. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co