PROKAL.CO, TENGGARONG – "Saya mengikuti apel ini terasa seperti kembali ke masa lalu."
Ungkapan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri itu bukan tanpa alasan. Sebelum memimpin daerah, Aulia merupakan aparatur sipil negara (ASN) berlatar belakang tenaga kesehatan (nakes), berprofesi sebagai dokter, bahkan pernah memimpin RSUD Gerbang Dayaku di Kota Bangun.
Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di Halaman Tangga Arung Square (TAS), Kamis (12/11/2026), menjadi momentum baginya untuk kembali merefleksikan perjalanan dan tantangan pelayanan kesehatan di Kukar.
Mengusung tema nasional Sehat untuk Semua, Aulia menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata. Mulai dari pemenuhan tenaga medis di puskesmas, penguatan rumah sakit rujukan, hingga perluasan jangkauan pelayanan sampai tingkat desa.
Menurut dia, salah satu persoalan yang sempat dihadapi adalah kekosongan dokter di sejumlah puskesmas. Namun, kondisi tersebut kini telah teratasi, termasuk di Puskesmas Muara Wis dan Tabang.
"Hari ini sudah terpenuhi semua. Kemarin Puskesmas Muara Wis dan Tabang itu dokternya tidak ada. Tapi hari ini sudah terpenuhi dan kami beserta Dinas Kesehatan berkomitmen untuk menjaga kontinuitas para petugas kesehatan untuk melayani masyarakat kita," ujarnya.
Penguatan pelayanan kesehatan juga dilakukan melalui Program Etam Sejahtera, salah satunya layanan berobat gratis cukup dengan menunjukkan KTP. Program ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Di sisi pelayanan rujukan, Pemkab Kukar juga telah mengoperasikan RSUD Aji Muhammad Idris di Muara Badak. Kehadiran rumah sakit tersebut ditujukan untuk mendekatkan layanan bagi masyarakat Muara Badak dan Marangkayu yang sebelumnya harus menuju Samarinda atau Bontang ketika membutuhkan pelayanan rumah sakit.
Aulia menjelaskan, pemetaan fasilitas kesehatan di Kukar juga terus diperkuat. Wilayah hulu dilayani RSUD Dayaku Raja, sementara kawasan pesisir utara didukung RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti. Seluruh layanan tersebut terkoneksi dengan RSUD AM Parikesit sebagai bagian dari sistem rujukan daerah.
Tak hanya mengandalkan ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Pemkab Kukar juga menyiapkan tambahan tenaga kesehatan untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Aulia menyebut, pemerintah telah memasukkan alokasi melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk mendukung penempatan masing-masing satu perawat dan satu bidan di setiap desa.
"Kita sadar bahwa ASN dan PPPK saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Hari ini kita juga sudah memasukkan di anggaran BKKD kita, di masing-masing desa untuk satu perawat, satu bidan," jelasnya.
Menurut Aulia, pemenuhan tenaga kesehatan dan penguatan fasilitas pelayanan harus berjalan beriringan. Termasuk memastikan keberlanjutan tugas para tenaga kesehatan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan secara konsisten, baik melalui puskesmas maupun rumah sakit.
Dia juga menyinggung perkembangan penanganan stunting di Kukar. Berdasarkan data yang disampaikan, angka stunting kini mengarah ke 12 persen, turun dari 14 persen sebelumnya. Capaian tersebut melanjutkan penurunan dari kondisi awal yang pernah mendekati 27 persen.
Sementara itu, capaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan disebut telah melampaui 70 persen.
Aulia berharap berbagai upaya tersebut semakin terintegrasi dalam sistem kesehatan daerah yang terus disempurnakan Dinas Kesehatan. Dengan pembagian peran yang jelas antara pemerintah daerah, puskesmas, rumah sakit, dan organisasi profesi, pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dapat dilakukan lebih terarah. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co