JAKARTA - Menanggapi wacana pengambil alihan penyaluran program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) oleh Kementerian Sosial, Perum Bulog meminta kepastian akan keterlibatan atau peran terhadap program yang mereka emban setiap tahun tersebut. Bahkan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau akrab disapa Buwas menyatakan siap mundur dari jabatannya, jika memang Bulog tak lagi dilibatkan dalam program tersebut.
"Sekarang kalau Mensos mau ambil alih BPNT, monggo saya bangga saya hormat. Kalau perlu saya janji, kalau bisa ambil alih ini 100 persen saya mundur dari Dirut Bulog," cetus Buwas saat acara Halal Bi Halal Bulog, di Jakarta, kemarin (2/7). Buwas menekankan bahwa pengabdiannya sebagai Dirut Bulog karena dia ingin memberikan sumbangsihnya untuk negara. Tapi bila tugas dan fungsi Bulog sudah diambil alih lembaga lain, Buwas menganggap bahwa sudah saatnya dia harus rela mengundurkan diri dari jabatannya saat ini.
Buwas mengeluhkan bahwa Bulog tak lagi memperoleh kepastian untuk menyalurkan pasokan berasnya dari sisi hilir. Padahal di sisi lain, Bulog memiliki kewajiban untuk menyerap beras hasil panen dari petani. "Kalau tidak ada kepastian, yang terombang-ambing adalah Bulog. Ancaman buat Bulog, ada 2,2 juta ton beras Bulog yang terancam busuk," tegas Buwas.
Sebagai informasi, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dimiliki Bulog adalah sebesar 2,2 juta ton, atau hampir mendekati ambang maksimal kapasitas gudang sebesar 2,7 juta ton. Sementar potensi penyerapan beras oleh Bulog masih akan berlangsung mengingat panen beras petani masih terjadi di beberapa wilayah.
Menurut Buwas, dengan adanya wacana penyaluran BPNT tak dilakukan oleh Bulog, maka opsi penyaluran beras dari program pemerintah oleh Bulog makin kecil. Bulog sendiri akhirnya mau tidak mau mengambil langkah penyaluran dengan skema komersil. Hal tersebut diupayakan guna meminimalisasi penurunan kualitas beras yang telah diserap Bulog. “Mau tidak mau kita akan saluran semua stok secara komersil. Solusinya begitu, padahal mekanisme ini di luar kebiasaan yang terjadi,” urai Buwas.
Menurut dia, mekanisme penyaluran CBP biasanya harus berdasarkan persetujuan dan penugasan dari pemerintah. Namun karena penugasan tersebut peluangnya kecil di sejumlah program pemerintah yang ada, Buwas menilai, seolah-olah Bulog memiliki peranan bisnis layaknya swasta. “Semua berpikir komersial, lupa bahwa tugas Bulog ini adalah untuk kepentingan bangsa,” tegasnya.
Sementara itu, Ekonom Insitute Development of Economic and Finance Bhima Yudistira Adhinegara berpendapat bahwa idealnya fungsi Bulog seharusnya dikembalikan lagi sebagai buffer stock dimana serapan dan penyaluran beras terutama untuk beras subsidi ditangani Bulog. "Fungsi mensos lebih ke pendataan keluarga miskin dan pengawasan bantuan. Untuk distribusi beras harus di Bulog," ujar Bhima. (agf)
Editor : izak-Indra Zakaria