JAKARTA–Kongres V PDI Perjuangan (PDIP) melahirkan 23 rekomendasi dan sikap politik. Salah satunya mendorong amandemen terbatas atas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tujuannya, MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan bernegara.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, rekomendasi tersebut akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, MPR sebagai lembaga permusyawaratan harus menetapkan haluan negara. Yaitu, berupa GBHN.
Alasannya, agar jalannya pembangunan tidak berjalan secara sporadis. “Seakan-akan tidak ada direction (haluan) dalam pemerintahan. Visi-misi apa yang harus dituju. Tanpa GBHN dalam jangka panjang, tidak mungkin,” kata Hasto, kemarin (11/8).
Haluan tersebut harus diikuti oleh seluruh lembaga negara. Termasuk presiden dan lembaga negara lainnya. Saat ini, lanjut dia, dalam menjalankan agenda pemerintahan presiden cenderung tidak digerakkan oleh visi-misi. Lebih pada agenda jangka pendek selama lima tahun. Konsekuensinya, jika presiden-wakil presiden berganti, arah pembangunan dan kebijakan juga berganti. ’’Sehingga tujuan kita bernegara menjadi absurd,” imbuhnya.
Meski MPR jadi lembaga tertinggi negara, lanjut Hasto, bukan berarti presiden dipilih oleh MPR. PDIP setuju bahwa presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi, basis legitimasinya menjadi lebih kuat. “Presiden bukan mandataris MPR. Agar legitimasi kuat, presiden tetap dipilih secara langsung,” paparnya.
Hasto menganalogikan pentingnya GBHN dengan kepemimpinan Tri Rismaharini. Sebagai wali kota Surabaya selama 10 tahun, Risma dinilai berhasil mengembangkan konsep smart city dengan taman kota yang asri.
Menurut dia, keberhasilan itu lebih pada manajerial kepemimpinan Risma sebagai wali kota. “Tetapi saat nanti Bu Risma tidak menjabat lagi, siapa yang menjamin Surabaya akan tetap asri. Nah, inilah pentingnya haluan itu. Dalam kali ini, GBHN untuk pembangunan nasional,” tuturnya.
Di sisi lain, rencana PDIP yang ingin menghidupkan kembali GBHN mulai menuai pro-kontra. Pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat, penerapan GBHN tidak memiliki urgensi kuat untuk diberlakukan. Dia menyatakan, tidak ada jaminan GBHN bisa dijalankan atau dipatuhi. “Kalau presiden punya agenda dan kebijakan lain bagaimana nanti. Apakah presiden akan kena sanksi?” kata Refly Harun.
Jika tidak ada saksi pidana atau sanksi politik ke presiden, dia pesimistis GBHN bisa dijalankan. Sebab, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pasti memiliki kebijakan sendiri untuk memenuhi janji politiknya. “Lalu urgensinya apa?” ujar dia.
Dia menyampaikan, jika GBHN dihidupkan lagi, sudah otomatis MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Dengan begitu, muncul kekhawatiran presiden akan menjadi lembaga bawahan MPR. Kekhawatiran lainnya, GBHN menjadi pintu masuk bagi MPR untuk mengatur masa periode seorang presiden. “Sangat mungkin nanti masa jabatan presiden tidak dua periode lagi. Tetapi bisa tiga atau empat periode. Bisa saja,” ujarnya.
Bagaimana dengan partai lain? Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR Firman Subagyo mengatakan, partainya masih terus melihat perkembangan soal wacana amandemen UUD. “Nanti kami lihat setelah pelantikan pimpinan MPR yang baru,” terang dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
Partai Golkar juga akan melihat respons dari partai politik (parpol) di parlemen. Apakah mereka sepakat dengan amandemen. Jika partai di Senayan setuju dengan rencana perubahan UUD, hal itu akan sangat memudahkan amandemen. Jadi, sikap partai beringin bergantung dengan respons dari parpol lain.
Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Tengah dan Jogjakarta DPP Partai Golkar itu mengatakan, pada prinsipnya, jika amandemen UUD itu membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara, maka tidak ada salahnya perubahan terhadap UUD dilakukan. Tentu, kata dia, revisi itu harus mengikuti mekanisme yang diatur di MPR.
Firman mengatakan, di internal Partai Golkar belum ada pembahasan soal amandemen UUD, khususnya soal GBHN. Pembahasan bisa saja dilakukan jika nanti setelah pelantikan pimpinan MPR, wacana amandemen digulirkan kembali.
Sebenarnya, ucap anggota Komisi II DPR RI itu, rencana amandemen UUD sudah lama diwacanakan. Namun, karena tidak ada kesepakatan dari semua fraksi, akhirnya rencana itu pun kandas. Sekarang rencana amandemen itu mendapat perhatian cukup besar dari masyarakat. Menurut dia, partisipasi masyarakat sangat penting. “Sekarang eranya keterbukaan,” tutur dia.
Soal penyusunan kembali GBHN, Firman mengatakan, hal itu bergantung dengan kebutuhan politik. Apakah selama ini pembangunan melenceng dari kesepakatan awal. Kalau ada kesalahan, semua pihak berkewajiban untuk meluruskan, termasuk Partai Golkar.
Dia menegaskan, sebelum dilakukan amandemen, harus ada komitmen bersama dari sembilan parpol yang lolos ke parlemen, apa saja yang akan direvisi. “Agar tidak melebar ke mana-mana,” ungkapnya. Pembahasan yang dilakukan harus sesuai dengan komitmen bersama.
REVISI UU PEMILU
Kongres V PDIP juga melahirkan rekomendasi lain. Yaitu, menghapus pemilu serentak. Pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) harus diatur ulang.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Arief Wibowo menyampaikan untuk mengatur ulang sistem pemilu dibutuhkan perubahan undang-undang. Baik Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 2/2011 tentang Partai Politik (Parpol). ’’Revisi UU Pemilu dan UU Parpol adalah fokus kami di parlemen nanti,” kata Arief Wibowo.
Revisi dua undang-undang tersebut akan menjadi fokus di DPR periode 2019–2024. Jadi, sistem baru pemilu itu bisa ditetapkan di Pemilu 2024. “Kami akan lobi fraksi lain agar sejalan dengan pandangan PDIP,” ujar Arief.
Menurut dia, perubahan atas sistem pemilu penting dilakukan. Itu mengacu pada pelaksanaan Pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak yang dinilai sangat memberatkan. Baik bagi partai politik sebagai peserta pemilu, penyelenggara pemilu serta pembiayaan. “Pemilu serentak adalah beban berat bagi penyelenggara pemilu,” urainya.
Dia menyampaikan, asas pelaksanaan pemilu harus sederhana dan memudahkan pemilih. Serta harus berbiaya murah. “Kalau kita merujuk pada asas pemilu yang demokratis, memang tidak bisa yang kompleksitasnya tinggi. Bebannya berat. Tidak saja bagi penyelenggara dan parpol tapi juga untuk pemilih,” paparnya.
Meski demikian, PDIP mengusulkan pemilu tetap dilakukan pada tahun yang sama. Yaitu, mulai 2024. Namun, ada tahapan yang memisahkan. Tahap pertama yang dipilih adalah presiden dan anggota DPD, kemudian berikutnya dalam rentang waktu tiga bulan memilih anggota DPR, DPRD provinsi, sampai DPRD kabupaten/kota. Tahap terakhir adalah memilih kepala daerah secara serentak. “Jadi, dalam setahun memungkinkan kita mencoblos tiga kali,” ujarnya.
Rekomendasi lain dari perubahan pemilu adalah kembali ke sistem proporsional tertutup. Artinya, pemilu ke depan merujuk pada nomor urut. Bukan lagi suara terbanyak. Nah, untuk menghindari oligarki politik, partai politik harus berbenah. Yaitu, melakukan kaderisasi di tubuh partai. ’’Ini justru akan menguatkan kaderisasi di tubuh partai,” ujarnya.
Sementara itu, rekomendasi kongres PDIP untuk memisahkan pilpres dan pileg pada 2024 mendapat respons positif dari pemantau pemilu. Koordinator Nasional Seknas JPPR Alwan Ola Riantoby mengatakan, rekomendasi tersebut sejalan dengan hasil evaluasi pihaknya. ’’Melihat evaluasi pemilu kemarin. Ada indikator yang menyimpulkan pemilu ke depan tidak bisa diserentakkan lagi,” ujarnya kepada Jawa Pos.
Pertama, kata dia, keserentakan membuat substansi kampanye tidak dapat tersalurkan dengan maksimal. Khususnya dalam kampanye legislatif. Masyarakat gagal mendapatkan informasi yang cukup untuk legislatif akibat tertutup isu kampanye pilpres.
Padahal, lanjut dia, kampanye pilpres pun kualitasnya cukup buruk. ’’Kebanyakan isu hoaks,” imbuhnya. Nah, dengan pemisahan, diharapkan kampanye pileg bisa mendapatkan ruang, sehingga masyarakat memiliki bekal dalam memilih calon.
Kedua, keserentakan juga mengakibatkan manajemen logistik tidak berjalan baik. Kebutuhan akan surat suara, kotak suara dan logistik lainnya menjadi sangat besar. Imbasnya, penyelenggara terlihat kesulitan dalam mendistribusikan logistik. Beberapa daerah pun mengalami keterlambatan.
’’Tata kelola logistik masih jauh dari harapan,” tuturnya. Belum lagi, pemilihan dengan lima surat suara membuat beban kerja petugas juga sangat berat. Sehingga terjadi kasus yang mengancam nyawa.
Dengan indikator tersebut, JPPR menilai, rekomendasi PDIP untuk memisahkan perlu ditindaklanjuti. Sebagai partai penguasa, pihaknya mendorong agar wacana revisi UU Pemilu bisa segera dilaksanakan. Setidaknya setelah pemerintahan baru selesai dilantik. Semakin cepat revisi dilakukan, waktu yang tersedia semakin banyak. "Belajar dari sebelumnya, waktu pengesahan UU dengan tahapan sangat mepet," terangnya.
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengatakan, revisi UU Pemilu pasti dilakukan. Saat ini, pemerintah sudah mencatat berbagai persoalan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019. Pada saat yang sama, draf akademik juga disiapkan.
Soal usulan PDIP, Soedarmo menilai sah-sah saja. Siapa pun boleh menyampaikan masukan. ’’Boleh saja mengajukan rekomendasi. Nanti dibahas sama DPR,” imbuhnya. (mar/lum/far/jpnn/rom/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria