JAKARTA - Menyusul insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang, kemarin (8/3), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberhentikan dengan hormat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi.
Vice president Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa Dedi Sunardi telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Penunjang Bisnis Pertamina yang telah Ia jabat sejak tanggal 3 Mei 2021. Selanjutnya, jabatan Direktur Penunjang bisnis Perusahaan PT Pertamina (Persero) akan di rangkap tugaskan oleh Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Erry Widiastono sampai dengan diangkatnya Direktur Penunjang Bisnis Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang definitif. ”Kami sebagai perusahaan mengucapkan terima kasih atas dedikasi tenaga dan pikiran beliau selama memangku jabatan tersebut,” tegas Fadjar.
Terpisah, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan, pihaknya siap menjalankan kebijakan sesuai dengan keputusan Menteri BUMN. Fadjar menyampaikan, Dedi Sunardi telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Penunjang Bisnis Pertamina yang telah Ia jabat sejak tanggal 3 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN nomor SK -142/MBU/05/2021.
Selanjutnya, jabatan Direktur Penunjang Bisnis Perusahaan PT Pertamina (Persero) akan di rangkap tugaskan oleh Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Erry Widiastono sampai dengan diangkatnya Direktur Penunjang Bisnis Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang definitif.
‘’Kami sebagai perusahaan mengucapkan terima kasih atas dedikasi tenaga dan pikiran Beliau selama memangku jabatan tersebut,’’ ungkap Fadjar.
Perombakan jabatan itu menyusul terjadinya insiden kebakaran Depo Plumpang. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indoensia (ASPEBINDO) Anggawira mendukung adanya kebijakan perbaikan. Terutama pada aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE).
Sebab, bukan kali ini saja kebakaran terjadi. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat ada enam kilang dan atau depo PT Pertamina terbakar.
‘’Saya rasa dengan berbagai insiden yang terjadi ini harus ada tindakan dengan mengeluarkan kebijakan atau terobosan masif untuk mengatasi persoalan HSSE ini. Ini berlaku bukan hanya untuk Pertamina tapi untuk seluruh pelaku industri gas dan minyak bumi,’’ ungkap Anggawira.
Dia menambahkan, perlunya buffer zone atau zona penyangga di setiap depo Bakar Minyak (BBM). Sebab, depo BBM merupakan area berbahaya yang di sekelilingnya terdapat zat-zat yang mudah terbakar.
‘’Buffer zone itu sebagai sabuk pengaman di area depo BBM berada. Adanya buffer zone merupakan bagian dari aspek HSSE di sekitar wilayah tangki timbun yang rentan dengan risiko kebakaran. Lahan di sekeliling lokasi depo BBM bisa dibebaskan dan dimanfaatkan sebagai area penghijauan,’’ katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan, bantuan berupa santunan untuk korban kebakaran depo Pertamina Plumpang akan diberikan. Nantinya, santunan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
”Dan memang kan harus didata dulu, terutama berupa santunan itu dipastikan bahwa memang identitas yang bersangkutan," ujarnya ditemui usai peluncuran dan sosialisasi PermenkoPMK 7/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru, di Kantor KemenkoPMK, Jakarta, kemarin (8/3).
Menurutnya, pendataan hingga verifikasi data ini perlu agar tidak terjadi kekeliruan hingga jadi masalah di kemudian hari. "Tapi kalau bantuan yang sifatnya kedaruratan sudah kita drop. Semua sudah lengkap," sambungnya.
Muhadjir juga berharap, korban bakal mendapat santunan dari pihak Pertamina. Mengingat, musibah yang terjadi masih berkaitan dengan perusahaan plat merah tersebut. "Paling tidak sekarang ini untuk mereka yang dirawat di RS, terutama di RS Pertamina kan semua ditanggung oleh Pertamina juga," ungkapnya.
Mengenai bantuan rumah untuk para korban, Muhadjir mengatakan, masuh perlu dilihat skema relokasi yang tengah dibicarakan. Apakah relokasi untuk warga atau Pertamina yang pindah. Sebab, keputusan tersebut bakal berimplikasi pada bagaimana proses perhitungan berbagai macam kerugian dari warga terdampak.
Terkait relokasi sendiri, menurutnya, masih belum ada keputusan pasti. Yang jelas, Presiden Joko Widodo telah Menteri BUMN Erick Tohir dan Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk mencari alternatif. "Masih dipertimbangkan banyak pilihan, apakah relokasi atau kah deponya yang harus pindah," tutur Mantan Mendikbud tersebut.
Sementara itu, disinggung soal beda pandangan antara Menteri BUMN dengan Menko Marves Luhut Pandjaitan soal relokasi, ia menilai hal tersebut masih wajar. Perbedaan pendapat guna mendapatkan pandangan terbaik.
Seperti diketahui, Erick sempat mengungkapkan rencana pemindahan depo Pertamina ke tanah Pelindo. Sementara, Luhut bersikukuh agar warga yang tinggal di wilayah buffer zone Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang yang harus dipindahkan.
"Jangan dibalik, Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong untuk tidak ada kejadian (kebakaran,red). Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang merasa berhak di situ yang harus pindah," tegasnya. (mia/agf/dee)
Editor : izak-Indra Zakaria