Sejumlah pemerintah daerah (pemda) sudah mengambil ancang-ancang untuk menyelenggarakan pasar murah jelang bulan puasa. Langkah ini diambil guna membantu daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang gila-gilaan.
Berdasarkan konsep dan teori, menurut Pakar Kebijakan Agribisnis dan Ekonomi Pertanian IPB University Feryanto, pasar murah memang akan memberikan dampak terhadap pengendalian harga. Tapi, dengan syarat, pasar murah ini harus didukung oleh stok yang memadai. ”Guyuran komoditas dalam pasar murah jika dalam jumlah sedikit tidak akan memberikan pengaruh pada pengendalian harga pangan itu sendiri,” ungkapnya dihubungi, (4/3).
Pada kondisi sekarang, terlihat bahwa kebutuhan atau demandnya lebih besar dari supply. Sehingga, perlu dihitung berapa kebutuhan cadangan yang efektif untuk mengendalikan harga. ”Pada saat ini efek langsung yang dirasakan adalah meredam harga agar tidak naik, belum pada tahap sampai menurunkan harga,” sambungnya.
Lebih lanjut, Fery menjelaskan, kenaikan harga pangan khususnya beras dan beberapa komoditi tertentu sejatinya sudah terjadi sejak tahun 2022. Hal ini akibat permintaan dari industri dan hotel, restoran, dan kafe (HOREKA) yang mulai normal kembali pasca pandemi Covid-19. Tingginya permintaan ini pun akhirnya menyebabkan harga terdorong untuk naik.
Berdasarkan catatannya, untuk beras misalnya, di tahun 2022, beras kualitas bawah I pernah berada di angka RP 10 ribu per kilogramnya. Namun kini, harga beras yang sama nyaris menyentuh angka Rp 14 ribu.
”Karena produksi saat masa pandemi belum normal dan butuh waktu, lalu kita dihadapkan pada perubahan iklim serta dampak elnino berlanjut tahun 2023,” jelasnya. Hal ini kemudian menyebabkan produksi terganggu dan mengalami penurunan. Ini sebenarnya sudah diingatkan oleh FAO sekitar tahun 2021 lalu pada negara-negara produsen komoditas pangan dunia lainnya, termasuk Indonesia.
Di sisi lain, dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University itu turut mengkritisi kesiapan pemerintah terhadap fenomena meningkatnya permintaan komoditas pangan jelang hari besar keagamaan negara (HKBN), termasuk saat Ramadhan. Dipastikan ada kenaikan temporer dari beberapa komoditas pangan tertentu yang banyak dikonsumsi oleh warga seperti beras, telur, gula, cabai, bawang, dan komoditas lain, karena adanya acara keluarga, hantaran, dan lainnya.
”Pemerintah seharusnya telah mengetahui dan memperhitungkan kondisi ini, sehingga strategi dan mitigasi risikonya dijalankan. Tapi selama ini kebijakan tidak berjalan efektif,” keluhnya.
Sebab, jika itu dijalankan maka harusnya pemerintah memiliki cadangan pangan yang kuat. Apalagi ketersediaan cadangan pangan ini sudah diamanatkan dalam UU Pangan no 18 tahun 2012. Cadangan pangan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, dan level pusat oleh BULOG dan BAPANAS. Dengan begitu, bisa mengantisipasi kebutuhan masyarakat pada kondisi tertentu seperti kekurangan supply dan atau akibat permintaan tinggi saat HBKN.
Untuk bisa mencapai cadangan pangan kuat, kata dia, pemerintah bisa melakukan sejumlah hal. Pertama, perhitungan dan manajemen produksi nasional yang terintegrasi dan terukur. Artinya, pemerintah bisa bekerjasama dengan asosiasi petani untuk mengatur jadwal tanam agar produksi bisa dilakukan sepanjang periode. Khususnya untuk komoditas pangan yang bisa ditanam sepanjang tahun seperti bawang, cabai, dan beras.
Kemudian, pemerintah dan stakeholder terkait (lembaga penelitian dan perguruan tinggi) harus bisa meningkatkan produktivitas dalam negeri dengan menyiapkan bibit yang cocok untuk perubahan iklim. Selain itu, penguatan ketahanan pangan berbasis keluarga melalui diversifikasi pangan dengan memanfaatkan pangan lokal perlu terus didorong. Masyarakat juga diedukasi terkait pemanfaatan pekarangan untuk tanaman-tanaman sayur yang dikonsumsi sehari-hari.
Fery turut mengingatkan jika harga terus tinggi. Dalam jangka pendek akan terjadi penurunan daya beli masyarakat. Selanjutnya, dalam jangka panjang jumlah orang miskin di Indonesia meningkat, karena kondisi ini membuat masyarakat mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan barang yang sama. ”Dampak negatif lainnya, inflasi akan tinggi sehingga dapat menggerus APBN serta daya beli masyarakat secara keseluruhan. Hal itu, karena pemerintah harus menambah anggaran subsidi, bantuan sosial dan kebijakan lain,” pungkasnya. (mia)
Editor : Indra Zakaria