JAKARTA – Pemerintah menegaskan sikapnya yang selalu terbuka terhadap setiap kritik dan masukan dari publik. Namun, pihak Istana meminta agar ruang evaluasi tersebut tidak sampai mengaburkan fakta atas berbagai capaian nyata dari hasil lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
"Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tetapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam tayangan resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Teddy guna merespons sejumlah kritik tajam yang dilayangkan oleh Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengenai intensitas kunjungan internasional Kepala Negara selama 1,5 tahun terakhir. Melalui klarifikasi mendalam, Seskab Teddy mengawali tanggapannya dengan menyampaikan apresiasi atas kritik Dino yang dinilainya sangat cermat dan terstruktur.
"Terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir Beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan," ujar Teddy. Teddy kemudian menjawab satu per satu poin keberatan Dino di media sosial, dimulai dari persoalan anggaran perjalanan dinas yang dikritik sangat besar. Terkait hal ini, Teddy memastikan bahwa negara tidak dibebani oleh pembengkakan biaya operasional Presiden.
"Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," tegas Teddy. Tidak hanya masalah efisiensi anggaran, jumlah delegasi yang dibawa dalam rombongan kepresidenan pun kini telah dipangkas secara besar-besaran jika dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya. Teddy membandingkan efisiensi yang dilakukan saat ini dengan kondisi masa lalu saat Dino masih menjabat di pemerintahan.
"Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran. Lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi, kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," ungkap Teddy.
Menjawab saran Dino mengenai perlunya pemetaan jadwal kunjungan setahun sebelumnya serta pengumuman rencana keberangkatan secara berkala, Teddy menjelaskan bahwa agenda luar negeri seorang kepala negara bersifat sangat dinamis dan harus adaptif. Menurutnya, jadwal tidak bisa dibuat kaku karena harus terus mengikuti perkembangan situasi global yang berubah setiap harinya.
"Perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Jadi, ada jadwal tahunan, dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," jelas Teddy.
Ia mencontohkan jadwal tahunan meliputi agenda reguler seperti KTT ASEAN, KTT G20, KTT APEC, KTT BRICS, dan Sidang Majelis Umum PBB. Sementara itu, jadwal mendesak berkaitan langsung dengan krisis global, termasuk gejolak geopolitik di Ukraina, Venezuela, hingga situasi panas di Iran dan Timur Tengah. Teddy memaparkan bahwa Presiden Prabowo mulai menjabat di tengah situasi dunia yang sarat konflik, sehingga intensitas pertemuan dengan para pemimpin dunia di Arab Saudi, Qatar, Bahrain, hingga Uni Emirat Arab menjadi sangat krusial.
Oleh karena itu, Teddy menyebut gaya diplomasi yang diusung oleh Presiden Prabowo sengaja menitikberatkan pada pendekatan kedekatan personal dan hubungan emosional antarpemimpin dunia, baik secara terbuka maupun dalam pertemuan tertutup. Jalinan komunikasi ini harus dipupuk sejak awal agar tidak menjadi canggung saat Indonesia membutuhkan dukungan internasional di masa depan.
"Kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan, dan begitu pula sebaliknya," kata Teddy. Seskab Teddy pun menyayangkan adanya anggapan miring yang menilai rangkaian perjalanan luar negeri tersebut hanya sekadar urusan seremonial. Ia meminta publik untuk melihat lebih objektif hasil nyata yang telah diraih bagi kepentingan nasional.
"Perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin, baik secara langsung, diliput media, ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi. Jadi, salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi, kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini," pungkas Teddy. (*)
Editor : Indra Zakaria