PROKAL.CO- Wacana baru mengenai skema pembagian ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis kantin sekolah kini tengah hangat menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Langkah inovatif ini dipersiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai strategi segar setelah terjadinya pergantian nakhoda kepemimpinan dari Dadan Hindayana ke tangan Nanik S. Deyang. Melalui pendekatan teranyar ini, pemerintah membidik efisiensi anggaran negara yang lebih optimal tanpa harus mengorbankan kualitas layanan maupun ketepatan sasaran program bagi para siswa.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu terus-menerus membangun infrastruktur dapur baru di setiap wilayah demi mengejar target distribusi. Menurutnya, pemanfaatan fasilitas yang sudah ada di lingkungan pendidikan seperti kantin sekolah menjadi salah satu alternatif terbaik untuk menekan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Langkah taktis ini sekaligus menjawab keresahan publik terkait aspek higienis dan kesegaran makanan, yang sempat diwarnai oleh insiden keracunan menu MBG pada tahun lalu.
Gagasan untuk memfokuskan pengelolaan di lingkup internal sekolah ini sejalan dengan pandangan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, yang berkaca pada kesuksesan negara maju seperti Jepang dan China. Said menilai, membatasi cakupan layanan dapur langsung di sekolah dengan kapasitas yang lebih proporsional akan membuat pengawasan mutu makanan jauh lebih terjaga. Alih-alih membebani satu titik dapur untuk melayani ribuan siswa, pembagian zonasi berbasis kantin sekolah dinilai menjadi solusi ekstrem yang luar biasa untuk memastikan setiap hidangan yang sampai ke meja siswa tetap segar dan bernutrisi.
Di sisi lain, keterlibatan kantin sekolah ini dipastikan tidak akan menggerus peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah berjalan. Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menyebutkan bahwa pemanfaatan kantin justru menjadi solusi krusial bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil atau memiliki akses geografis yang sulit dijangkau dari SPPG utama. Meski demikian, Hetifah mengingatkan agar standarisasi dan syarat ketat tetap diberlakukan bagi sekolah yang ingin mengadopsi sistem ini, dengan mengambil pelajaran dari berbagai sekolah yang telah berhasil menjalankan praktik terbaik tersebut.
Menariknya, konsep integrasi makan siang dengan fasilitas sekolah ini memiliki kemiripan dengan program school meal di Jepang yang berbasis pada edukasi makanan atau shokuiku. Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menjelaskan bahwa di negeri sakura, program makan di sekolah dikelola secara menyeluruh mulai dari penyusunan menu yang higienis hingga pengembangan kapasitas operasional. Namun, Takeda menekankan bahwa sistem ini tidak serta-merta bisa dicomot begitu saja secara seragam, melainkan harus terus dikembangkan secara fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik serta konteks lokal di setiap wilayah Indonesia.(*)
Editor : Indra Zakaria