JAKARTA – Percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dukungan itu diwujudkan dalam rapat bersama Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum beserta jajaran KLHK, di Jakarta, pada Jumat lalu (29/10). Untuk membahas strategi pembangunan daerah berbasis Forest Landscape Management di Kaltara.
Dalam rapat tersebut, Gubernur didampingi Komandan Danlantamal XIII Tarakan Edi Krisna Murti, Komando Resor Militer (Danrem) 092/Maharajalila Brigjen TNI Suratno S.I.P, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltara Risdianto, Rektor Universitas Borneo Tarakan Adri Paton, Rektor Universitas Kaltara, dan Kapolda Kaltara Irjen Pol Drs Bambang Kristiyono, M.Hum.
Gubernur menyampaikan beberapa hal penting terkait kawasan hutan di Bumi Benuanta. Salah satunya mengenai gerakan penanaman sejuta mangrove di Desa Ardimulyo bersama masyarakat setempat, beberapa waktu lalu.
“Di sana (Desa Ardimulyo, Red) tanaman mangrovenya sudah banyak yang mati, disebabkan air laut yang tidak masuk. Karena tertutup dengan jalan rencana pembangunan pelabuhan kapal Feri. Kita pun meminta jalan itu segera dibongkar, agar air laut bisa masuk,” terang Gubernur.
Di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, menurut Gubernur, Kaltara memiliki luas wilayah 7,54 juta hektare. Dengan kawasan hutan yang sangat luas 6,9 juta hektare.
“Dari luas kawasan hutan itu, sekitar 18 persen atau 1,3 juta hektare merupakan area pembenahan lainnya yang telah dipenuhi dengan izin sawit, batu bara, dan sedikit sekali kawasan pemukiman. Di kawasan hutan produksi juga terdapat perikanan tambak,” beber Gubernur.
Para petambak di Kaltara itu, untuk satu pintunya bisa sampai 10 hektare dan paling kecil 5 hektare. Beda di daerah Jawa, yang biasanya satu pintu sekitar 5.000 m2. Oleh karena itu, Gubernur berinisiatif untuk mengumpulkan para petambak di Kaltara. Agar dapat bekerjasama dalam menanam bibit mangrove, pada pertengahan tambak yang tidak difungsikan tersebut.
Melihat banyak hal menarik yang dapat diangkat dari provinsi termuda di Indonesia ini, Siti mengaku perlu adanya pembahasan lebih lanjut. Untuk mengambil langkah terbaik dalam mempercepat pembangunan.
“Saya melihat wilayah Kaltara itu bahan dasar yang sangat baik. Untuk membuat term of reference, jadi silakan kita rencanakan,” singkatnya. (saq/dkisp-kaltara)
Editor : uki-Berau Post