Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) bersama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara telah menjalin kerja sama untuk menggalakkan transaksi digital di pasar tradisional dengan menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) atau barcode sebagai metode pembayaran yang aman.
Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi PPU, Sodikin, menyatakan bahwa Pemkab PPU secara aktif memberikan imbauan kepada masyarakat agar beralih ke pembayaran non-tunai. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko penipuan dan pencurian yang sering terjadi pada uang tunai.
"Saat ini, himbauan penggunaan QRIS telah diberikan di berbagai pasar tradisional dan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam bertransaksi," ujar Sodikin.
Meskipun demikian, Sodikin mengakui masih ada kendala dalam implementasi ini, terutama terkait dengan resistensi masyarakat untuk beralih ke pembayaran non-tunai.
"Kendala utamanya adalah dari kebiasaan kita sendiri untuk menerima pembayaran non-tunai melalui QRIS. Seperti halnya ketika uang tunai pertama kali ditinggalkan, pada awalnya mungkin terasa tidak biasa. Namun, dengan waktu dan dukungan, hal ini dapat diatasi," tambahnya.
Dia mencontohkan bahwa pada acara Car Free Day (CFD) yang diadakan setiap minggu, pembayaran non-tunai melalui QRIS telah diterapkan dengan sukses, memudahkan para pengunjung untuk bertransaksi dengan lebih mudah, efisien, dan aman.
"Pada acara tersebut, semua transaksi menggunakan pembayaran non-tunai melalui QRIS. Semuanya sudah tersedia dan difasilitasi dengan baik. Tinggal pada kita untuk menerapkannya. Semua fasilitas sudah disediakan dan himbauan sudah disampaikan," jelasnya.
Sodikin menjelaskan bahwa Pemkab PPU dan BPD Kaltimtara telah bersinergi untuk menyediakan fasilitas rekening bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran non-tunai melalui QRIS. Harapannya, dengan adanya rekening tersebut, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menggunakan pembayaran non-tunai.
"Semua fasilitas sudah tersedia dan difasilitasi dengan baik. Sekarang tinggal pada kesediaan kita untuk menerapkannya," tutup Sodikin. (kim/ADV/pro)
Editor : Wawan