PENAJAM - Kabar gembira bagi para orang tua yang masuk kategori kurang mampu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Program seragam sekolah gratis yang sempat terhenti pada 2023, kini kembali dilanjutkan pada 2024.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Syamsul Adha, saat dihubungi Kaltim Post, Selasa (23/4).
“Seragam sekolah gratis untuk anak sekolah kita lanjutkan,” ujar Syamsul Adha. “Namun, untuk tahun ini, bantuan seragam sekolah hanya diberikan kepada mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syamsul Adha menjelaskan bahwa pendataan penerima bantuan seragam sekolah gratis ini telah dilakukan dengan cermat untuk memastikan program ini tepat sasaran.
“Kami ingin program ini benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan,” tuturnya.
Anggaran untuk program ini, jelas dia, melalui APBD PPU 2024 Rp 9 miliar, dan dialokasikan untuk diberikan kepada sembilan ribu anak didik dari berbagai tingkatan sekolah mulai Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD), murid SD dan pelajar SMP.
Sedangkan, untuk siswa SMA/SMK tidak mendapatkan program ini sebab sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah tertanggal 30 September 2014, jenjang sekolah tersebut menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Dia mengungkapkan, kriteria yang didata dilakukan dengan cara menghitung jumlah anak didik dari keluarga mampu, dan selebihnya dianggap tidak mampu.
“Jadi, anak yang mampu ini dari anak bupati, pejabat, anak anggota dewan, anak pengusaha. Kalau misalnya anak pejabat itu golongan eselon II, III, IV. Golongan III tidak menerima, dan yang menerima bantuan ini adalah anak didik yang orangtuanya golongan II, staf biasa, honor.
Kemudian, untuk masyarakat biasa, pengusaha apa saja, kontraktor, pejabat perusahaan swasta itu anaknya juga tidak berhak menerima,” jelasnya.
Kemudian, lanjutnya, anak-anak dari pemilik-pemilik perkebunan juga tidak menerima program ini.
“Jadi, yang menerima itu adalah anak didik yang orangtuanya petani-petani, buruh, dan masyarakat yang pekerjaannya tidak tetap dan penghasilannya di bawah upah minimum kabupaten (UMK).
Siapa yang mengetahui kriteria-kriteria ini adalah wali kelasnya. Nah, data-data yang ada itu hasil dari pendataan para wali kelas,” ujarnya.
Setelah data-data terkumpul kemudian disinkronkan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Dinas Sosial (Dissos) PPU.
“Nah, itulah data valid yang kami jadikan dasar untuk pemberian seragam sekolah gratis ini kepada yang berhak,” ujarnya.
Dikatakannya, bantuan seragam sekolah gratis ini diberikan pada Juli 2024 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2024/2025.
“Seragam sekolah gratis yang kami beri untuk TK/PAUD adalah sepatu dan tas serta seragam batik. Untuk SD itu seragam nasional baju merah putih, dasi, tas, topi, sepatu, dan seragam pramuka.
Begitu pula untuk SMP seragam nasional, putih biru lengkap dengan dasi dan topi, kemudian ada sepatu, kaus kaki dan tas serta seragam pramuka,” jelasnya.
Saat ditanya apabila jumlah bantuan seragam sekolah gratis ini dikonversi dalam bentuk rupiah, ia mengatakan, masing-masing anak menerima Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta per anak. (Rie/ADV/pro)
Editor : Wawan