Prokal.co, PENAJAM PASER UTARA- Evaluasi kinerja Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun triwulan III telah dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar di Gedung Inspektorat Kemendagri Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, (24/06/2024).
Pada evaluasi triwulan ke III ini, Pj Bupati PPU Makmur disebut telah menerapkan kinerja berstandar tinggi di lingkup pemerintah Kabupaten PPU dan telah memberikan hasil pelaporan terbaik serta sesuai dengan capaian 10 indikator prioritas yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo dan Kemendagri.
Evaluasi kinerja serupa pada triwulan II mencakup 10 aspek, kemudian pada Triwulan III kali ini hanya diminta memaparkan 5 aspek yaitu terkait inflasi, stunting, pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrem dan penyerapan anggaran.
Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat ditemui usai melaksanakan evaluasi kinerja Triwulan III menyampaikan rasa syukurnya, karena seluruh tim evaluator dari Kemendagri telah memberikan apresiasi terhadap kinerjanya, yang terus melakukan pembenahan dan transformasi diberbagai bidang selama menjabat Pj. Bupati PPU.
Ia mengatakan bahwa kinerja tersebut bukan merupakan hasil kerja Bupati semata. Tetapi ada kerjasama dari seluruh perangkat daerah termasuk dukungan dari seluruh masyarakat PPU.
" Kita bisa lihat bagaimana Kabupaten PPU hari ini, selama kurang lebih jalan 9 bulan saya diberikan tugas sebagai penjabat Bupati di Kabupaten PPU kita bisa melakukan berbagai pembenahan, transformasi bahkan kemajuan kinerja disejumlah program. Artinya kita bisa. Untuk itu terima kasih pada seluruh kepala SKPD dan seluruh perangkat daerah yang sudah mau bekerja secara maksimal untuk kemajuan PPU,. Terkait
Masuk dukungan seluruh masyarakat PPU," ucap Marbun.
Dia menambahkan, walaupun secara umum mendapatkan apresiasi yang membanggakan denga pelaporan yang sangat baik namun capaian tersebut bukan tanpa kekurangan.
Menurut nya, masih ada beberapa catatan kecil dari tim evaluator, yang akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah selanjutnya.
"Misalnya stunting, kita tidak bisa berhenti dengan menurunnya stunting saja, tetapi kalau bisa kita harus mencapai zero staunting di Kabupaten PPU dan ini memerlukan kerja bersama seluruh sektor," ungkap Marbun.
Ditamvahkan Marbun, hasil evaluasi Triwulan III ini tentunya menjadi tolak ukur bahwa Kabupaten PPU hari ini sudah tidak dipandang biasa-biasa saja, tetapi memiliki standar yang tinggi, sudah setara nasional sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi, apalagi sudah menjadi IKN justru masyarakat PPU harus yakin untuk bisa dan pasti bisa lebih maju.
" Kita harus pertahankan apa yang sudah kita buat hari ini untuk PPU, yakin kita bisa dan pasti bisa, karena selain adanya IKN memang sudah waktunya kita bertransformasi lebih maju karena kedepan tantangan tugas-tugas pemeritah daerah tentunya tidak ringan," ajak Marbun.
Direktur Produk Hukum Daerah (PHD) Kemendagri tersebut juga menekankan dihadapan para evaluator bahwa masyarakat harus betul-betul diperhatikan agar tidak ada ketimpangan khususnya antara pembangunan di IKN dengan kesejahteraan masyarakat PPU. Menurut nya ini adalah bagian dari tugas yang berat dalam tantangan kedepan.
" Pemerintah PPU sampai saat ini terus mendorong bahkan meminta langsung kepada pihak-pihak terkait di otoritas IKN untuk memberdayakan dan mengutamakan masyarakat PPU dalam penyaluran tenaga kerja sehinga tidak ada kesenjangan sosial"
Turut hadir dalam evaluasi kinerja triwulan III, Asisten II Pemkab PPU, Sodikin dan sejumlah kepala SKPD terkait dilingkungan pemerintah Kabupaten PPU. (bs/ADV/pro)
Editor : Wawan