Prokal.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) hingga kini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait jumlah formasi dan kuota pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Ahmad Usman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan untuk semua Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Namun, hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat mengenai hal tersebut. "Kami hanya menunggu kebijakan dari pusat terkait pengadaan ini," ujarnya.
Ahmad Usman menjelaskan bahwa setelah pengajuan dilakukan, pemerintah daerah hanya bisa menunggu karena penentuan jumlah kuota dan jenis formasi sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. "Pada intinya, semua keputusan ada di pemerintah pusat. Kita di daerah hanya menunggu kebijakannya," katanya.
Menurutnya, seluruh tenaga honorer tersebut diperlukan untuk menjadi pegawai negeri karena beban kerja yang ada. Pengajuan jumlah ini didasarkan pada analisis beban kerja dan analisis jabatan di setiap instansi pemerintah daerah. "Setelah pengusulan, tentu masih ada pertimbangan sebelum menetapkan jumlah formasi," tambahnya.
Ahmad Usman juga menuturkan bahwa tenaga honorer yang diusulkan memiliki masa kerja minimal dua tahun untuk menjadi PPPK. Sementara itu, tenaga honorer dengan masa kerja kurang dari dua tahun diharapkan dapat menjadi ASN.
Jumlah tenaga honorer di PPU cukup banyak, mencapai ribuan orang. Ia menyayangkan jika mereka tidak dapat menjadi ASN atau PPPK karena tenaga mereka sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas birokrasi.
Selain itu, serapan setiap tahun juga cukup rendah, tidak pernah mencapai 50 persen dari jumlah yang diusulkan."Diusulkan berdasarkan analisis beban kerja, harapannya tahun ini bisa diakomodir lebih banyak," pungkasnya. (kim/ADV/pro)
Editor : Wawan