Prokal.co, Yogyakarta - Dalam upaya memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang berfokus pada sinkronisasi kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Acara yang berlangsung pada Jumat (9/8/2024) ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahruddin M Noor, Sekretaris Daerah PPU, Tohar, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup PPU.
Pembukaan acara dilakukan oleh Pejabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun, yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. "Saya percaya bahwa kolaborasi yang baik adalah kunci untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Dengan saling mendukung, kita bisa memajukan daerah kita dengan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Makmur Marbun.
FGD ini tidak hanya sekadar forum formalitas, melainkan sebuah ruang bagi semua pihak untuk berdiskusi dan menyatukan visi. Berbagai isu penting terkait APBD 2025 dibahas secara mendalam, termasuk prioritas program, alokasi anggaran, dan mekanisme pengawasan pelaksanaan anggaran.
Ini semua dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan benar-benar berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat PPU.Makmur Marbun mengajak semua peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai wadah bertukar pikiran dan berbagi pengalaman.
"Mari kita buka ruang dialog seluas-luasnya. Setiap masukan dari anggota dewan, para ahli, dan seluruh pihak yang terlibat harus kita dengarkan dan pertimbangkan. Diskusi yang produktif akan membuka jalan bagi solusi yang inovatif dan tepat sasaran," tambahnya.
Tak hanya sampai di situ, Kepala BKAD PPU, Muhajir, menegaskan bahwa FGD ini sangat penting untuk memastikan APBD 2025 benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. "Kami berkomitmen untuk menyusun APBD 2025 yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sinkronisasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif adalah langkah awal yang sangat penting," tegas Muhajir.Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, diharapkan penyusunan APBD 2025 akan berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang optimal untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat PPU. (bs/ADV/pro)
Editor : Wawan