PENAJAM- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini tengah menjalin kerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan. Tujuan kerjasama tersebut, untuk membantu pemerintah daerah, mengawasi pergerakan orang asing di daerah asal ibu kota baru.
Sekretaris Badan Kesbangpol PPU Anang Widiyanto mengungkapkan bahwa, upaya pengawasan itu menjadi penting, mengingat Benuo Taka saat ini sebagai serambi Ibu Kota Nusantara (IKN). Maka secara otomatis, akan semakin banyak orang yang nantinya akan masuk maupun berdomisili di PPU, baik dari dalam maupun luar negeri. "Kemarin kita ada kerjasama dengan Kantor Imigrasi, yaitu tujuannya untuk mengawasi pendatang," ucap Anang.
Anang menjelaskan bahwa, potensi kedatangan orang luar negeri atau orang asing ke PPU cukup tinggi. Terutama yang berasal dari kalangan pekerja proyek ibu kota baru. Tidak hanya itu, beberapa perusahaan di PPU juga menjadi objek pengawasan, lantaran beberapa pekerjanya ada yang merupakan warga negara asing.
"Di perusahaan yang beroperasi di sini juga sudah ada yang memperkerjakan orang asing, itu ada beberapa orang," bebernya.
Selaian pengawasan gerakan orang asing, hal ini juga untuk mencegah adanya praktek hukum, atau perdagangan orang. Jika tidak diawasi dengan ketat, maka potensi kejadian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bisa saja terjadi.
"Kita juga ingin menghindarkan terjadinya TPPO dikalangan masyarakat kita, jangan sampai itu terjadi," ujar Anang.
Program kerjasama ini sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Dan saat ini sudah dibentuk oleh Kantor Imigrasi satu desa binaan, yakni di Girimukti Kecamatan Penajam. Pada lokasi tersebut, pertimbangannya cukup strategis karena perusahaan yang mempekerjakan orang asing, tidak jauh dari Girimukti.
"Kalau disana kan sudah ada pekerja migran yang berdomisili di Girimukti, makanya itu dipilih untuk menjadi binaan," paparnya.
Di desa tersebut, akan ada satu petugas dari Kantor Imigrasi Balikpapan, yang ditugaskan secara bergantian. Tugasnya yakni, melakukan pendataan, pengawasan, serta memberikan sosialiasi kepada masyarakat sekitar.
"Itu agar masyarakat tidak mudah terpengaruh, dan agar mereka bisa terhindar dari TPPO itu tadi," tandasnya.