Prokal.co, Penajam Paser Utara (PPU) – Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun, mengungkapkan keprihatinannya terkait rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang baru mencapai 40 persen dari target 75 persen.
Menurutnya, APBD adalah instrumen kunci yang seharusnya mendorong roda perekonomian daerah.“APBD kita masih jauh dari target. Ini kan salah satu komponen yang seharusnya membantu menggeliatkan ekonomi lokal,” ujar Makmur Marbun seusai memimpin Rapat Evaluasi Pengendalian Program dan Kegiatan di aula Kantor Bupati PPU, Rabu (28/8).
Makmur menegaskan bahwa APBD seharusnya cepat diserap melalui pelaksanaan program agar bisa menggerakkan ekonomi sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Intinya, kegiatan dalam APBD ini perlu segera direalisasikan. Kalau tidak, ya ekonomi mandek,” tambahnya.
Ia mengidentifikasi bahwa kendala utama terletak pada sistem pembayaran termin yang membuat dana lambat dicairkan meskipun kegiatan sudah berjalan. “Kegiatannya sudah terlaksana, tapi pembayarannya masih menunggu termin. Ini yang membuat serapan anggaran jadi lambat,” jelasnya.
Dalam rapat, Makmur Marbun meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk berkomitmen mencapai serapan di atas 96 persen. Ia mengingatkan agar anggaran yang tidak bisa dilaksanakan segera diubah melalui APBD Perubahan, untuk menghindari akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) seperti tahun lalu yang mencapai ratusan miliar.“Saya sudah tegaskan, kalau ada yang tidak bisa dikerjakan, segera ubah di APBD Perubahan. Kita tidak ingin mengulang kejadian Silpa yang tinggi,” tegasnya.
Makmur juga memberikan target serapan kepada setiap SKPD, sesuai arahan Kemendagri yang mengharuskan kepala daerah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap realisasi anggaran. “Kalau serapan anggaran rendah, artinya ekonomi kita tidak jalan. Padahal pertumbuhan ekonomi di PPU tinggi. Jadi, ada apa ini?” tanyanya, mempertanyakan hambatan yang membuat ekonomi daerah tidak bergerak sesuai harapan.
Rendahnya serapan APBD menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi mendalam dan memastikan semua hambatan administrasi dan teknis dapat diselesaikan, demi pergerakan ekonomi yang lebih optimal di PPU. (kim/adv/pro)
Editor : Wawan