Prokal.co, Penajam Paser Utara (PPU) – Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami hambatan signifikan pasca Pemilihan Legislatif 2024. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW, yang sudah mencapai tahap 80 persen, kini mandek akibat pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU.
MS Hadi, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU, mengungkapkan bahwa Raperda RTRW telah melalui tujuh kali rapat Panitia Khusus (Pansus). “Terakhir kita bahas dengan badan bank tanah, sudah selesai. Namun, pembahasan tertunda karena pergantian anggota dewan,” jelas Hadi di sela-sela Konsultasi Publik Pembahasan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) di Hotel Aqila Penajam.
Hambatan utama adalah pembentukan panitia khusus (Pansus) baru, yang masih tertunda seiring dengan proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD PPU pasca pemilu. “Tahapan berikutnya akan melibatkan kesepakatan berita acara antara eksekutif dan legislatif, yang menjadi syarat pengajuan lintas sektor,” tambahnya.
Setelah persetujuan lintas sektor tercapai, proses legislasi RTRW diharapkan dapat dilanjutkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam waktu dua bulan.Hadi juga menekankan pentingnya keselarasan RTRW dengan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) yang saat ini tengah dibahas.
“Perencanaan seperti RTRW dan RDTR harus mengikuti pedoman dari D3TLH,” ujarnya.Mandeknya RTRW di meja dewan baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi PPU, yang sedang berupaya menyelaraskan rencana tata ruang dengan kebutuhan pembangunan dan lingkungan yang berkelanjutan. (kim/adv/pro)
Editor : Wawan