Prokal.co, PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, memperingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab PPU agar menjaga netralitas jelang Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.
Dalam apel pagi di Sekretariat Kabupaten PPU, Senin (2/9/2024), Marbun dengan tegas melarang ASN untuk terlibat dalam politik praktis dan menegaskan akan ada sanksi tegas bagi yang melanggar.“Saya mohon dengan sangat, tugas kita adalah menjaga netralitas ASN. Jangan coba-coba terlibat, karena nanti yang kena imbasnya kita sendiri,” ujar Marbun di hadapan para pegawai.
Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat tanpa tergoda iming-iming politik.Marbun juga mengingatkan agar ASN, P3K, dan THL tidak mudah terpengaruh situasi politik.
Ia mencontohkan, jika menerima undangan acara yang berbau politik, lebih baik meninggalkan atau mengabaikannya. “Saya sudah minta Bawaslu PPU untuk menindak ASN yang terbukti terlibat dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Untuk memperkuat upaya menjaga netralitas ASN, Makmur Marbun akan segera menerbitkan surat edaran yang mengatur larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis. “Hari ini, surat edaran terkait larangan ini akan segera keluar,” tegasnya.Sekda PPU, Tohar, juga menekankan pentingnya netralitas ASN, mengingat adanya ASN yang terlibat dalam politik praktis saat Pileg sebelumnya.
“Saat Pileg kemarin, ada salah satu ASN yang terjerat. Jangan sampai hal ini terulang lagi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa karir ASN yang telah dibangun dengan susah payah bisa hancur karena keterlibatan dalam politik, baik disengaja maupun tidak.“Surat edaran yang akan diterbitkan nanti akan mengatur detail larangan, termasuk bagaimana kita menggunakan jari-jari tangan saat beraktivitas dengan perangkat elektronik,” jelas Tohar.
Ia mengingatkan bahwa pelanggaran oleh ASN pada Pileg lalu berujung pada tindakan tegas dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang mengeluarkan rekomendasi definitif dan harus dieksekusi.“Jangan sampai kejadian ini terulang di Pilkada yang akan datang.
Fokus saja pada tugas kita, laksanakan pelayanan dengan baik dan jangan main-main dengan urusan politik,” pungkas Tohar.Peringatan keras dari Pj Bupati dan Sekda PPU ini menjadi sinyal bahwa Pemkab PPU serius menjaga netralitas ASN, memastikan semua pegawai tetap fokus pada tugas pokok mereka demi pelayanan publik yang maksimal tanpa terpengaruh politik.
Editor : Wawan