PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan komitmen serius dalam menekan angka pengangguran terbuka dengan memperluas sasaran angkatan kerja melalui pelatihan keterampilan dan kompetensi.
Hal ini disampaikan oleh Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat menerima penghargaan Kategori Kesejahteraan Rakyat dalam Apresiasi Penjabat Kepala Daerah 2024 yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan Majalah Tempo Media Group.Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab PPU, Nicko Herlambang, menjelaskan bahwa upaya Pemkab PPU tidak hanya berfokus pada penanganan kemiskinan ekstrem tetapi juga mencakup pengentasan pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di PPU terus menurun dari 2,95 persen pada 2021 menjadi 2,12 persen pada 2022, dan 2,07 persen pada 2023.“Hingga Juni 2024, sudah 453 orang telah mengikuti 11 jenis pelatihan berbasis kompetensi,” ungkap Nicko, Senin (2/9/2024). Untuk mendukung program ini, Pemkab PPU telah mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp 15 miliar pada 2024.
Selain melatih tenaga kerja lokal, Pemkab PPU juga aktif berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri melalui program pemagangan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap bersaing. Beberapa pelatihan yang telah dilaksanakan di antaranya pelatihan bagi 100 lulusan SMA dan SMK di Politeknik Penerbangan Surabaya dengan praktek di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, pelatihan di Balai Pendidikan Vokasi Solo Technopark, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, serta pelatihan mesin bubut di BLKI Balikpapan.
Ke depan, Pemkab PPU akan memperluas sasaran pelatihan dengan target 500 angkatan kerja yang akan dilatih berbasis kompetensi dan kewirausahaan pada 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10 miliar.
Selain itu, Pemkab juga akan meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga 15 ribu pekerja pada 2025, menggelar Job Fair yang melibatkan lebih dari 900 perusahaan, serta memperkuat kerjasama dengan balai pendidikan vokasi dan balai latihan kerja dengan dukungan pendanaan dari APBD kabupaten, provinsi, dan APBN.“Upaya konkret ini kami lakukan untuk memastikan tenaga kerja di PPU dapat terserap dalam dunia usaha dan industri, terutama dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja di IKN,” tutup Nicko. (kim/adv/pro)
Editor : Wawan