Prokal.co, PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, membuka sosialisasi pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU yang digelar di Aula Kantor Bupati PPU, Selasa (3/9/2024).
Acara ini bertujuan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di PPU dan menjadi tindak lanjut atas evaluasi tahun 2023 oleh Kementerian PAN-RB, khususnya terkait dengan penataan peraturan dan kebijakan publik.
Makmur Marbun menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting untuk memastikan bahwa kualitas kebijakan diukur dengan pendekatan berbasis data yang valid.
“Pengukuran IKK tidak sekadar formalitas, tapi harus dibuktikan dengan evidence by data,” tegas Marbun. Ia menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar evaluasi kebijakan, guna memperbaiki strategi pengelolaan kebijakan di lingkungan Pemkab PPU.
Dalam sambutannya, Marbun mengungkapkan bahwa sejak ia menjabat, PPU berada di peringkat ke-16 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia dalam manajemen ASN, posisi terendah yang disebabkan oleh kurangnya data sebagai bukti kualitas kebijakan publik. “Tanpa data yang tepat, sekuat apapun usaha yang dilakukan, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti rendahnya kualitas SDM dalam pelaksanaan kebijakan yang disebabkan oleh pelatihan dan pendidikan yang tidak relevan dengan tugas pegawai. “Banyak pelatihan yang tidak sesuai, hanya fokus pada kursus administrasi seperti bendahara, sementara tidak ada kursus yang langsung terkait dengan tugas mereka,” tambah Marbun.
Ia mendorong agar pelatihan yang relevan dan tepat sasaran diberikan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam menjalankan kebijakan.Marbun berharap, sosialisasi ini bisa menjadi momen untuk memperdalam pemahaman perangkat daerah terkait pengukuran IKK dan memperkuat arah kebijakan Kabupaten PPU, terutama sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita harus pastikan kebijakan yang dijalankan sesuai dengan tujuan pembangunan PPU. Pemahaman yang merata di kalangan pegawai sangat penting,” katanya.
Di akhir sambutannya, Marbun menegaskan bahwa pengukuran IKK harus didukung dengan data yang akurat untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pembangunan di PPU. “Ini adalah kesempatan bagi teman-teman perangkat daerah untuk lebih memahami tugas dan arah kebijakan yang benar,” pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN, Dr. Muhammad Aswad, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan undangan terkait lainnya. (bs/adv/pro)
Editor : Wawan