Prokal.co, PENAJAM- Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU Nicko Herlambang menyebutkan, dari capaian sepuluh bulan kinerja pj bupati PPU, terlihat beberapa dorongan yang naik secara signifikan melalui intervensi program. Salah satunya, terkait dengan masalah kemisikinan ekstrim. Nicko menjelaskan, berdasarkan sumber Kemenko PMK, jumlah penduduk miskin ekstrem di PPU tahun 2022 mencapai 1.801 jiwa.
“Itu bisa kita pangkas mulai dari verval November 2023 menjadi 762 jiwa, verval Februari 2024 menjadi 424 jiwa, dan menjadi hanya tersisa 79 jiwa berdasarkan surat Kemenko PMK Maret 2024. Artinya, capainnya memangkas miskin ekstrim juga cukup luar biasa di PPU,” kata Nicko ditemui, Senin (2/9) kemarin.
Kemudian, lanjutnya, secara keseluruhan, penanganan kemiskinan ekstrem terletak pada komitmen yang kuat, strategi yang komprehensif, serta kemampuannya dalam menggerakkan berbagai sumber daya dan pemangku kepentingan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah. Salah satunya, untuk intervensi penanganan kemiskinan ekstrem, pj bupati PPU mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Perbandingannya, Perubahan APBD (P- APBD) Tahun 2023 Rp 55.690.645.645, sedangkan P-APBD Tahun 2024 Rp 100.191.655.839.
“Begitu pula perbandingan APBD Tahun 2023 Rp 46.313.690.600 dan APBD Tahun 2024 Rp 79.468.649.543,” ujarnya.
Adapun intervensi penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas program pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melalui tiga strategi yang komprehensif. Pertama, Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat yang meliputi program bantuan sosial seperti BLT miskin ekstrem, bantuan iuran BPJS, bantuan beras, dan bantuan permakanan. Kedua, Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat yang meliputi program bantuan peralatan dan modal usaha bagi masyarakat miskin, serta mendorong pelatihan dan pemberdayaan UMKM. “Ketiga, Strategi Meminimalkan Kantong Kemiskinan yang meliputi program pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, dan perbaikan rumah tidak layak huni dan penyediaan jamban sehat,” paparnya. (kim/adv/pro)