PROKAL.CO, Penajam – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengeluarkan peringatan keras terhadap tujuh perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan Bandara VVIP, Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam. Hasil monitoring gabungan yang dilakukan bersama sejumlah instansi terkait menunjukkan bahwa ketujuh perusahaan tersebut masih belum melengkapi dokumen perizinan usaha mereka.
“Sejumlah perusahaan di kawasan Bandara VVIP ini masih belum memenuhi kewajiban administrasi perizinan yang diwajibkan. Padahal, keberadaan mereka berpotensi mengganggu tata ruang dan kelayakan lingkungan,” tegas Kepala DPMPTSP PPU, Nurlaila, dalam keterangannya kepada wartawan baru-baru ini.
Monitoring yang berlangsung selama sepekan ini melibatkan kerjasama lintas instansi, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bidang Cipta Karya dan Tata Ruang. Kegiatan ini diinisiasi berdasarkan surat tugas dari Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, sebagai langkah antisipatif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut di kawasan strategis tersebut.
“Selama monitoring, kami meninjau langsung lokasi dan memanggil perwakilan perusahaan yang bersangkutan untuk mengingatkan kewajiban mereka dalam melengkapi dokumen perizinan. Ada delapan perusahaan yang teridentifikasi, di mana tujuh di antaranya belum memiliki perizinan lengkap,” ungkap Nurlaila.
Nurlaila menjelaskan, pihaknya menekankan bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi tiga jenis dokumen utama, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), serta Persetujuan Lingkungan. Selain itu, jika perusahaan sudah mendirikan bangunan, maka mereka wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Kelengkapan tiga jenis perizinan ini sangat penting untuk memastikan aktivitas usaha di sekitar Bandara VVIP tetap berjalan sesuai aturan. Terlebih lagi, area ini adalah kawasan yang memiliki tingkat keamanan dan regulasi yang lebih ketat dibandingkan kawasan lainnya di PPU,” tambahnya.
DPMPTSP PPU telah merancang mekanisme sanksi bertahap bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan. Tahap pertama berupa peringatan tertulis, di mana perusahaan akan diberikan waktu satu bulan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Jika peringatan ini tidak dipenuhi, maka DPMPTSP akan melanjutkan dengan peringatan tertulis kedua dengan batas waktu hanya 15 hari.
“Jika sampai peringatan kedua masih tidak ada tindakan dari pihak perusahaan, kami akan mengambil langkah tegas dengan pencabutan izin atau bahkan penutupan kegiatan usaha,” ujar Nurlaila.
Penerapan sanksi yang ketat ini, menurutnya, diperlukan agar setiap pelaku usaha di PPU lebih tertib dan mematuhi aturan yang ada. “Ini juga sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat sekitar dan jaminan bahwa setiap aktivitas usaha di kawasan strategis ini tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan tata ruang yang telah ditetapkan,” lanjutnya.
Nurlaila berharap perusahaan-perusahaan yang belum melengkapi dokumen perizinan segera mengambil langkah cepat untuk mematuhi regulasi yang ada. “Kami tidak ingin ada pencabutan izin, tetapi kami juga tidak akan ragu untuk menerapkan sanksi jika ketentuan ini diabaikan. Semuanya harus patuh terhadap regulasi untuk menjaga tertib administrasi dan mendukung perkembangan usaha yang sehat di PPU,” tegasnya.
Dengan adanya tindakan tegas ini, DPMPTSP PPU berupaya memastikan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di sekitar Bandara VVIP berjalan sesuai ketentuan. Langkah ini tidak hanya demi penegakan aturan, tetapi juga untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten PPU tetap kondusif dan teratur. (kim/adv/pro)
Editor : Wawan