PROKAL.CO, Penajam – Isu penyalahgunaan subsidi pupuk yang kerap mencuat di berbagai daerah, tidak akan terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dinas Pertanian PPU menegaskan bahwa mereka menerapkan sistem distribusi ketat dan transparan untuk memastikan pupuk subsidi sampai ke tangan petani yang berhak.
“Jangan sampai pupuk yang seharusnya untuk mendukung pertanian justru jatuh ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kami memastikan proses distribusi di PPU berjalan sesuai aturan dan transparan,” kata Kepala Dinas Pertanian PPU, Andi Trasodiharto.
Sistem Pengawasan Ketat: Dari KTP hingga Foto Bukti Pengambilan
Proses pendistribusian pupuk bersubsidi di PPU tidak hanya bergantung pada verifikasi administratif. Pemkab PPU juga telah menerapkan metode verifikasi berlapis untuk menghindari penyimpangan. Setiap petani yang berhak menerima pupuk subsidi harus menunjukkan Kartu Tani dan KTP, yang kemudian akan didokumentasikan secara digital.
“Saat petani mengambil pupuk di kios resmi, mereka wajib membawa KTP sebagai identifikasi. Kios pun wajib memfoto petani saat pengambilan pupuk sebagai bukti bahwa pupuk diterima oleh pihak yang berhak,” tegas Andi.
Dengan sistem ini, penyaluran pupuk dapat dipantau secara akurat dan setiap penyimpangan bisa segera diidentifikasi. Pendekatan ini diterapkan sebagai tanggapan atas kekhawatiran bahwa subsidi pupuk kerap diselewengkan untuk keuntungan pribadi oknum tak bertanggung jawab.
Proses dari RDKK hingga Kartu Tani Elektronik
Andi menjelaskan bahwa penentuan alokasi pupuk subsidi di PPU dimulai dari penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) oleh kelompok tani. Dalam RDKK ini, setiap petani mencatat luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk sesuai dengan kondisi di lapangan. Data ini kemudian diverifikasi oleh penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah masing-masing.
“Setiap kelompok tani diharuskan membuat RDKK yang kemudian diverifikasi oleh petugas penyuluh. Data ini akan menjadi acuan kami dalam menyalurkan pupuk sesuai kebutuhan masing-masing petani. Semua sudah didata dengan baik, jadi tidak ada alasan pupuk subsidi jatuh ke pihak yang tidak seharusnya,” jelasnya.
Setelah verifikasi, data tersebut akan diintegrasikan ke dalam sistem Kartu Tani elektronik yang bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Petani cukup menggesek Kartu Tani mereka di kios resmi untuk mengakses pupuk subsidi. Sistem ini memungkinkan pemantauan yang lebih efektif dan efisien.
“Semua transaksi pupuk tercatat dalam sistem. Ini membuat kami bisa memastikan bahwa setiap butir pupuk bersubsidi yang keluar dari kios resmi sudah sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan,” kata Andi.
Menghindari Kebocoran Anggaran dan Meningkatkan Produktivitas
Distribusi pupuk subsidi yang tepat sasaran diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian di PPU. Pupuk yang diterima langsung oleh petani akan memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan hasil panen, yang pada akhirnya berkontribusi pada ketahanan pangan daerah.
“Petani adalah garda terdepan pertanian. Mendukung mereka dengan pupuk yang sesuai, selain membantu meringankan beban produksi, juga menjamin hasil pertanian yang lebih baik. Itulah sebabnya kami sangat serius dalam memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran pupuk subsidi ini,” tegas Andi.
Dengan segala upaya yang telah dilakukan, Andi Trasodiharto optimis bahwa PPU bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pengelolaan pupuk bersubsidi. Langkah-langkah tegas yang diterapkan, mulai dari verifikasi identitas hingga pendataan elektronik, diharapkan dapat meminimalisir praktik-praktik kecurangan yang selama ini merugikan petani kecil.
“Ini bukan hanya soal menghindari kebocoran anggaran, tetapi tentang memastikan hak petani benar-benar terpenuhi. Kalau petani sejahtera, ketahanan pangan terjamin, dan ekonomi daerah pun ikut tumbuh,” tutupnya dengan penuh optimisme.
Editor : Wawan