PROKAL.CO, Penajam – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapatkan angin segar dengan kuota formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2.713 formasi dari pemerintah pusat. Namun, di balik peluang besar ini, pemerintah daerah masih dihadapkan pada tantangan besar: kemampuan anggaran.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Ahmad Usman, mengungkapkan bahwa meskipun jumlah kuota yang diberikan terbilang banyak, tidak semua formasi bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran. Menurut regulasi yang berlaku, alokasi anggaran untuk pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU.
“Meski kuotanya besar, kita harus realistis. Anggaran kita tidak boleh lebih dari 30 persen dari APBD. Jadi, kita harus mengajukan lagi untuk penyesuaian,” terang Ahmad Usman kepada Kaltim.akurasi.id, Selasa (17/10/2024).
THL Jadi Prioritas Utama
Ahmad Usman menekankan bahwa dalam penerimaan formasi ini, Pemkab PPU akan memprioritaskan Tenaga Harian Lepas (THL) dan pegawai honorer yang sudah lama mengabdi di berbagai instansi pemerintahan. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas dedikasi mereka selama ini.
“Seluruh dinas akan diakomodir. Tenaga honorer diutamakan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang ada. Jadi, kami ingin memastikan kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh para THL dan honorer,” tambahnya.
Namun, prosesnya tidaklah semudah itu. Setiap formasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran, yang saat ini masih dalam proses perhitungan lebih lanjut oleh Pemkab PPU dan akan dilaporkan kembali ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami masih menghitung ulang jumlah yang akan diterima untuk disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kalau ternyata beban anggaran melebihi 30 persen, tentu ini akan menjadi bahan evaluasi Kemendagri untuk menyesuaikan APBD kita,” paparnya.
Semua Lulusan Punya Peluang
Meski THL dan honorer diprioritaskan, Ahmad Usman memastikan bahwa penerimaan PPPK ini akan membuka kesempatan luas bagi seluruh lulusan, baik SMA maupun sarjana. Untuk lulusan SMA, formasi yang tersedia lebih fleksibel karena tidak ada pembatasan jurusan. Sementara untuk sarjana, Pemkab akan menyesuaikan formasi dengan bidang studi yang relevan.
“Kalau lulusan SMA, bebas mau dari mana saja bisa mendaftar. Tapi kalau sarjana, tentu harus sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan. Yang penting, kesempatan terbuka lebar untuk semua,” jelas Ahmad Usman.
Realisasi Sesuai Kuota Usulan
Ia menambahkan bahwa kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak jauh berbeda dari yang diusulkan Pemkab PPU melalui BKPSDM sebelumnya. Meskipun begitu, angka pasti dan jumlah formasi yang akan direalisasikan akan menunggu konfirmasi lebih lanjut dengan Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU.
“Kita masih menunggu kepastian data akhir. Silakan konfirmasi lebih lanjut dengan Pak Bupati atau Pak Sekda untuk informasi detailnya,” tutupnya.
Dengan formasi PPPK yang cukup besar ini, Pemkab PPU berharap bisa mengurangi jumlah tenaga honorer yang belum memiliki status tetap dan memberikan kesempatan karir yang lebih baik bagi mereka yang telah lama mengabdi. Namun, tantangan anggaran menjadi perhatian utama yang harus segera diselesaikan agar proses ini berjalan mulus dan lancar. (kim/adv/pro)
Editor : Wawan