PROKAL.CO, Penajam – Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Halimah, menekankan perlunya meningkatkan kepatuhan terhadap uji KIR bagi seluruh kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten PPU. Saat ini, dari total kendaraan dinas, baru 60 persen yang telah menjalani uji kelayakan.
"Saya mengimbau agar SKPD segera melakukan uji KIR sesuai ketentuan, karena masih ada 40 persen kendaraan yang belum menjalani proses ini," jelas Halimah. Menurutnya, angka tersebut menandakan bahwa kesadaran akan pentingnya uji KIR masih perlu ditingkatkan.
Uji KIR merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi, baik oleh kendaraan umum maupun kendaraan dinas, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Setiap kendaraan wajib diuji setiap enam bulan sekali untuk memastikan kelayakan jalan dan keselamatan pengemudi serta penumpang.
Halimah menambahkan bahwa Dishub PPU juga memberikan fasilitas uji KIR gratis sebagai bentuk implementasi penghapusan retribusi PKB sesuai dengan regulasi terbaru. "Ini merupakan bentuk dukungan kami agar masyarakat dan pegawai tidak terbebani biaya tambahan untuk urusan kelayakan kendaraan," jelasnya.
Untuk melakukan uji KIR, pemilik kendaraan harus menyiapkan dokumen berupa fotokopi STNK, buku uji berkala, KTP, dan SRUT (untuk kendaraan baru). Buku uji berkala kini telah beralih ke sistem digital, seperti Smart Card, yang memudahkan proses administrasi.
"Kami harap langkah ini bisa mendorong peningkatan keselamatan dan kenyamanan berkendara, serta mendukung operasional pemerintah yang lebih efisien," tutup Halimah. (kim/adv/pro)
Editor : Wawan