PROKAL.CO, PENAJAM PASER UTARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukanlah tanggung jawab tunggal Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dalam acara pembukaan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD Triwulan III serta Sosialisasi Penerapan Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah (ATKP), Tohar menekankan pentingnya kolaborasi lintas SKPD dalam pengelolaan keuangan. Acara ini berlangsung di Ballroom Maxone Hotel Balikpapan, Kamis (17/10/2024).
Tohar menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan ATKP memerlukan pemahaman mendalam dari setiap unit kerja. Rekonsiliasi, lanjutnya, adalah langkah vital untuk memastikan semua unit kerja, mulai dari bendahara penerimaan hingga pengeluaran, memiliki catatan yang akurat dan seragam.
"Pengelolaan keuangan daerah bukan hanya urusan BKAD. Setiap unit kerja memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, rekonsiliasi ini penting untuk mencocokkan data dan informasi dari berbagai subsistem yang terkait,” ujar Tohar.
Ia juga mengajak para bendahara untuk berpikir lebih kritis dan terbuka terhadap kendala yang mungkin menghambat penerapan ATKP. Tohar menyoroti bahwa hingga saat ini, masih banyak SKPD yang belum mengoptimalkan penggunaan aplikasi tersebut.
"Mari kita telaah bersama, apa yang menjadi kendala sehingga penerapan ATKP belum merata. Kita perbaiki agar sistem ini bisa benar-benar dimanfaatkan oleh semua SKPD,” ajaknya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD PPU, Hengki, dalam laporannya menegaskan bahwa ATKP sebenarnya sudah mulai diperkenalkan, namun hanya sekitar 10 SKPD yang menggunakannya secara aktif. Padahal, menurutnya, aplikasi ini dirancang untuk mempermudah transaksi keuangan di setiap SKPD.
“ATKP ini memudahkan transaksi pembayaran di SKPD, tapi kami melihat ada beberapa kendala yang menghambat penerapannya. Hari ini kita akan bahas bersama agar masalah ini dapat segera teratasi,” kata Hengki.
Rangkaian kegiatan rekonsiliasi dan sosialisasi ini berlangsung selama dua hari, 17-18 Oktober 2024, dengan melibatkan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab PPU. Acara dibagi dalam dua sesi, di mana sesi pertama dihadiri oleh 12 SKPD, sementara sesi kedua diikuti oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran dari 23 SKPD.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Cabang Bank Kaltimtara, unsur pemerintah daerah, Kabag Pembangunan Kabupaten PPU, serta berbagai pejabat terkait dari unit kerja di PPU.
Acara ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akurasi pengelolaan keuangan di Kabupaten PPU, serta mendorong penerapan ATKP sebagai solusi digital untuk mendukung transaksi keuangan yang lebih efektif dan efisien.
Editor : Wawan