PROKAL.CO, PENAJAM-Sebuah fakta mencuat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Yakni, terdata ada ratusan anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan.
Data dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU menunjukkan, ada tiga kategori utama dalam kasus ini. Pertama, siswa drop out (DO), kedua, lulusan yang tidak melanjutkan (LTM), dan ketiga, anak yang belum pernah bersekolah sama sekali (BPB).
Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non-Formal, Disdikpora PPU, Durajat, mengungkapkan data per September 2025 menunjukkan angka yang signifikan.
Tercatat ada 985 pelajar DO dan 715 lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Data ini ditarik secara real-time dari sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU telah membentuk Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) lintas instansi melalui SK bupati.
Tim ini melibatkan beragam organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Disdukcapil, Bapelitbang, DPMD, BPS, Dinas Sosial, hingga Disnakertrans. "Tim ini sudah melakukan dua kali pertemuan," kata Durajat, baru-baru ini.
Sebagai langkah awal, tim akan melakukan verifikasi dan validasi (verval) data di lapangan. Data ATS yang ada akan diverifikasi langsung di tingkat kecamatan dan desa.
Untuk mempermudah proses ini, Disdikpora PPU telah berkoordinasi dengan empat camat untuk menunjuk operator di tingkat kelurahan dan desa.
"Kami undang para camat agar operator desa bisa mendaftar akun dan melakukan pendataan di lapangan, dibantu RT setempat," jelas Durajat.
Faktor utama anak tidak sekolah bukan karena biaya, melainkan pilihan untuk bekerja. Berdasarkan verifikasi awal, dari 1.401 anak, jumlahnya berkurang menjadi 600 karena sebagian melanjutkan ke pondok pesantren (ponpes).
Data yang ada, 175 anak putus sekolah karena memilih bekerja, 314 anak tidak mau bersekolah, dan hanya 10 anak yang terdata karena alasan biaya.
"Rata-rata yang tidak sekolah itu bukan karena tidak ada biaya. Malah, banyak yang tidak mau bersekolah," terang Durajat. Setelah data hasil verval terkumpul, penanganan akan diserahkan kepada OPD terkait.
Dinas Sosial dan Disnakertrans akan berperan memberikan pelatihan keterampilan bagi anak-anak yang tidak mau sekolah agar mereka memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja.
"Jika ada anak yang perlu keterampilan, kita serahkan ke Dinas Sosial untuk dilatih, atau ke Disnakertrans untuk diarahkan ke Balai Latihan Kerja (BLK)," kata Durajat. (far)
ARI ARIEF
ari.arief@kaltimpost.co.id
Editor : Faroq Zamzami