Organisasi advokasi buruh migran, Migrant Care, melaporkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Johor Bahru, Malaysia, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kemarin. Itulah buntut ditemukannya sejumlah masalah dalam daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah tersebut.
Direktur Migrant Care Wahyu Susilo menyatakan, pihaknya telah mencermati DPT di PPLN Johor Bahru. Hasilnya, ditemukan 3.238 data pemilih bermasalah. Baik itu ganda, salah alamat, maupun keberadaan pemilih yang tidak jelas.
Padahal, lanjut dia, pencermatan baru dilakukan secara manual terhadap 119 ribu DPT. ”Ini sebagai sampel aja, sebagai contoh,” katanya di kantor Bawaslu.
Jika pencermatan dilakukan secara menyeluruh di seluruh Malaysia, bahkan menyasar ke seluruh dunia, Wahyu yakin potensinya bisa jauh lebih besar. Sebab, sebelumnya Migrant Care menemukan masalah serupa saat mencermati DPT PPLN New York, Amerika Serikat.
Ketika itu ditemukan lebih dari 300 data ganda. Angka itu bahkan dikonfirmasi PPLN New York meski dengan angka yang lebih kecil, yakni 193 nama. Dia mendesak KPU dan Bawaslu di sisa waktu yang ada agar mencermati kembali data pemilih di luar negeri.
Terpisah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya potensi kecurangan pemilu di Malaysia. Dugaan didasarkan pada beredarnya video berdurasi 1 menit terkait dengan 90 persen DPT di Malaysia yang sudah tidak bekerja di Malaysia.
Kemudian, dugaan upaya mencuri suara oleh PPLN Kuala Lumpur; temuan 3 ribu surat suara yang dikirim via pos, bukan ke alamat PPLN; hingga upaya PPLN menyogok petugas pos agar 7 ribu surat suara tidak dikirimkan melalui pos.
”Adanya potensi bahwa PPLN Malaysia tidak bekerja dengan profesional dan tidak berintegritas,” kata Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran Fritz Edward Siregar di Media Center TKN Prabowo-Gibran kemarin. Temuan itu harus mendapat perhatian khusus dari KPU dan Bawaslu. Apalagi, dari semua DPT luar negeri yang berjumlah 1,75 juta, hampir separuhnya berasal dari WNI di Malaysia.
Prihatin terhadap Gejala Kesuraman Demokrasi di Indonesia
Pada bagian lain, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom menyampaikan hasil pertemuan tahunan sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) di Jakarta kemarin. Salah satu isu yang dibahas adalah momen politik elektoral atau Pemilu 2024. ”Persidangan prihatin terhadap gejala kesuraman demokrasi Tanah Air,” ujar Gomar. Kesuraman itu terkait dengan makin hilangnya etika politik para penyelenggara negara.
Gomar menjelaskan, untuk penguatan kualitas demokrasi, semua penyelenggara negara, termasuk presiden, harus netral dalam pemilu. Tidak berpihak kepada salah satu paslon. Sebaliknya mereka harus tunduk terhadap konstitusi dan menjaga nilai-nilai etis-moral bangsa yang melampaui sekadar kepatuhan pada hukum. ”Semua ini dilakukan demi keutuhan dan kelangsungan kesatuan bangsa,” tuturnya.
Karena itu, sidang di Tuapejat, Kepulauan Mentawai, tersebut menyerukan beberapa hal untuk umat Kristiani di seluruh Indonesia. Salah satunya, seruan untuk bekerja sama dengan berbagai unsur masyarakat sipil bangsa mengawal pemilu. Sementara itu, kegiatan bagi-bagi bansos oleh Presiden Joko Widodo di sekitar istana terus menuai respons. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan, bagi-bagi bansos sejatinya cukup dilakukan seorang camat. Dia menegaskan, presiden memiliki tugas di tataran kebijakan strategis dan bagi-bagi bansos sudah bukan ranah presiden.
Senada, ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu menyarankan agar penyaluran bansos dilakukan menteri terkait dengan logo jelas APBN. Tujuannya, tidak memicu interpretasi adanya politisasi bantuan untuk rakyat miskin ini.
”Lazimnya, yang menyalurkan bansos adalah kuasa pengguna anggaran. Presiden sebagai pengguna anggaran telah memberikan kuasanya kepada menteri terkait sebagai pelaksana pengguna anggaran,” jelasnya.
Selain itu, dia mengimbau penyaluran bansos tidak dilakukan sekaligus. Tujuannya, penyaluran lebih tepat sasaran dan efektif. Sebetulnya, kata dia, para ekonom tidak hanya menyoroti penyaluran bansos saat ini. Tahun-tahun sebelumnya pun penyaluran bansos menjadi perhatian, terutama terkait penggunaan data yang tidak terintegrasi. ”Hal ini mengakibatkan risiko tumpang-tindih penerima bansos sehingga terjadi salah sasaran sangat tinggi,” ujarnya. (dee/far/mia/syn/wan/c14/fal/jpg/riz/k16)
Editor : Indra Zakaria