Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengalokasikan Rp 55,9 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024. Jumlah itu terbagi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau.
TANJUNG REDEB - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau, Salim menyebut, anggaran Rp 55,9 miliar itu terbagi untuk KPU Berau Rp 37,9 miliar serta Rp 18 miliar untuk Bawaslu Berau. Dana tersebut juga telah disalurkan kepada masing-masing pemegang anggaran.
"Pemerintah daerah mendukung dari segi anggaran, kalau kewenangan pelaksanaan pilkada tetap di KPU dan Bawaslu," terangnya.
Adapun dana tersebut berhak digunakan untuk berbagai kegiatan dan tahapan pilkada 2024. Mulai dari pelatihan, penyelenggara pilkada, honor panitia pemilihan kecamatan (PPK), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) hingga mendukung kegiatan operasional lainnya. Namun, anggaran tersebut tidak termasuk gaji komisioner KPU maupun Bawaslu.
"Kalau gaji komisioner tidak termasuk. Karena dana itu sudah ada peruntukannya sendiri," ujarnya. Diungkapkannya, usulan dari masing-masing KPU dan Bawaslu sebenarnya jauh lebih besar dari pada yang dialokasikan pihaknya. Namun, Pemkab Berau menilai dana sebesar Rp 55,9 miliar tersebut merupakan jumlah yang proporsional dengan kebutuhan.
"Karena kami juga melakukan penilaian terkait anggaran yang diajukan. Makanya anggaran ditetapkan Rp 55,9 miliar," jelasnya. Dirinya berharap, Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang berlangsung lancar dan kondusif.
Ketua KPU Berau, Budi Harianto menyampaikan, terima kasih kepada Pemkab Berau yang telah memberikan dukungan berupa anggaran untuk Pilkada 2024. Dikatakannya, dukungan pemerintah daerah tersebut sangat dibutuhkan dalam semua proses tahapan pilkada. Apalagi, KPU Berau tidak bisa bekerja sendiri dalam menyukseskan Pilkada 2024. "Anggaran itu tentunya akan dimanfaatkan sebagaimana mestinya," katanya.
Selama ini, Pemkab Berau juga telah mendukung KPU dalam berbagai hal. Seperti, dukungan sekretariat, hingga dukungan anggaran dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Yang lebih utama, yakni dukungan dalam pendistribusian logistik. Ini menjadi salah satu unsur paling penting dalam pelaksanaan pilkada mendatang. (*/aja/far/k15)
Editor : Indra Zakaria