SAMARINDA – Eskalasi politik di markas DPRD Kaltim, Karang Paci, kini berada di titik didih. Genderang Hak Angket yang mulai ditabuh sejak aksi massa 21 April lalu terus menggelinding bak bola salju. Meski ancaman penyelidikan legislatif ini mulai membidik kursi kepemimpinan daerah, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, justru menunjukkan gestur yang mengejutkan: tenang, santai, dan nyaris tanpa beban.
Wacana penggunaan hak istimewa dewan ini bukan sekadar gertakan sambal. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Kaltim pada 4 Mei lalu, suasana persidangan sempat memanas. Salah satu poin krusial datang dari Sekretaris Fraksi Golkar, Sarkowi V. Zahry, yang mengingatkan bahwa secara konstitusional, Gubernur dan Wakil Gubernur adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam objek penyelidikan.
"Sasaran angket ini tidak bisa dipilah-pilah. Berdasarkan aturan, gubernur dan wakil gubernur adalah satu paket pasangan kepala daerah, jadi penyelidikan ini harus menyasar keduanya," tegas Sarkowi.
Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018, jika Hak Angket ini resmi diketuk, panitia angket memiliki kewenangan absolut. Mereka berhak memanggil pejabat daerah hingga menguliti dokumen-dokumen rahasia untuk mencari kebenaran atas objek yang diselidiki.
Hingga saat ini, sebanyak 21 legislator dari enam fraksi dikabarkan telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk restu bergulirnya hak angket. Jumlah ini menunjukkan dominasi yang cukup kuat di parlemen, sementara Fraksi Golkar sendiri masih bertahan di garis "Interpelasi"—opsi yang dinilai lebih moderat ketimbang angket yang bersifat penyelidikan mendalam.
Menariknya, saat dikonfirmasi usai menghadiri sebuah agenda bersama anggota DPR RI Budisatrio Djiwandono, Seno Aji menanggapi situasi panas tersebut dengan nada ringan. Ketua DPD Gerindra Kaltim ini bahkan sempat melempar tawa tipis di hadapan awak media, seolah tidak merasa terancam oleh manuver di Karang Paci.
"Mana ada. Itu urusan DPRD," cetus Seno Aji santai. Pria yang akrab disapa Seno ini menegaskan bahwa dirinya enggan mencampuri mekanisme internal legislatif. Baginya, apa yang terjadi di gedung dewan adalah ranah politik para wakil rakyat yang harus dihormati. "Kami tidak ingin mencampuri kewenangan mereka. Itu ranah DPRD," pungkasnya singkat sembari berlalu.
Sikap "irit bicara" ini seolah mengirimkan sinyal bahwa pihak eksekutif memilih untuk tetap fokus pada kerja pemerintahan sambil mengamati sejauh mana keberanian 21 anggota dewan tersebut meloloskan hak angket dalam rapat paripurna mendatang. (*)
Editor : Indra Zakaria