SAMARINDA – Sikap politik Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Timur menjelang Rapat Paripurna Khusus pembentukan Hak Angket pada 10 Juni 2026 mendatang akhirnya mendarat di posisi yang sangat tegas. Partai berlambang kepala burung garuda ini secara mengejutkan "mengharamkan" kadernya untuk membelot dan mewajibkan seluruh anggota fraksi hadir demi memuluskan instrumen penyelidikan tertinggi legislatif tersebut. Langkah berani ini sekaligus menjadi pembuktian bagi Gerindra di Karang Paci untuk tidak sekadar menjadi stempel bagi pihak eksekutif, melainkan bertransformasi menjadi garda terdepan dalam menjalankan fungsi pengawasan yang selama ini kerap dinilai mandul oleh publik.
Komitmen bulat tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Agus Suwandy, saat menyatakan dukungan penuh partainya terhadap Hak Angket. "Melalui hak angket, DPRD bisa melihat lebih jauh bagaimana sebuah kebijakan dirumuskan dan dijalankan. Ini bagian dari fungsi pengawasan yang memang melekat pada lembaga legislatif," ujarnya. Agus secara kritis membandingkan instrumen ini dengan Hak Interpelasi yang dinilai hanya berujung pada tanya-jawab formalitas di atas kertas dan bisa dijawab secara normatif oleh pemerintah. Sebaliknya, Gerindra sengaja memilih Hak Angket karena memiliki daya gedor yang jauh lebih kuat serta memberikan kewenangan luas bagi legislatif untuk menyelidiki secara mendalam hingga ke dasar pengambilan kebijakan yang dicurigai menabrak aturan hukum.
Desakan penggunaan hak istimewa ini diakui tidak lahir dari ruang hampa, melainkan akumulasi dari mampetnya kanal aspirasi rakyat setelah adanya gelombang demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa dan masyarakat sipil di Samarinda pada 21 April lalu. Gerindra merasa terpanggil untuk membuktikan bahwa parlemen siap keluar dari "tidur nyenyaknya" demi mengontrol kebijakan pemerintah secara aktif. "Publik tentu ingin melihat bagaimana DPRD menjalankan tugas pengawasannya. Hak angket menjadi salah satu cara untuk menjawab harapan tersebut," tegas Agus.
Sadar bahwa momentum ini menjadi ujian integritas partai, instruksi keras pun dikeluarkan agar seluruh anggota Fraksi Gerindra mengosongkan jadwal mereka tanpa terkecuali demi mengawal jalannya paripurna khusus. Pihak fraksi menekankan tidak ingin ada kader yang bermain dua kaki atau mendadak absen saat pengambilan keputusan krusial bergulir di meja parlemen.
Ketegasan Fraksi Gerindra kian kentara saat dikonfirmasi mengenai potensi adanya tekanan atau intervensi dari Ketua DPD Gerindra Kaltim, Seno Aji, yang saat ini menduduki kursi eksekutif sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Secara lugas, Agus mematok garis demarkasi yang jelas dengan memisahkan kepentingan eksekutif dan marwah legislatif. "Pembahasan hak angket merupakan ranah anggota DPRD. Jadi ini menjadi kewenangan kader yang bertugas di legislatif," pungkas Agus. Kini bola panas berada di tangan legislatif untuk membuktikan kepada publik apakah pergerakan ini benar-benar menjadi panggung pembuktian taji DPRD Kaltim dalam membongkar kebijakan pemerintah, atau justru berakhir antiklimaks di meja kompromi politik. (*)
Editor : Indra Zakaria