PROKAL.CO- Melihat drama politik hak angket di DPRD Kaltim terhadap Gubernur Rudy Mas'ud, Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Saiful Bachtiar, memberikan analisis yang cukup menohok. Menurut Saiful, langkah Gerindra yang ngotot mendorong hak angket sebenarnya menempatkan partai tersebut dalam posisi yang sangat dilematis.
Di satu sisi, Gerindra harus mengakomodasi kegaduhan publik terkait indikasi pelanggaran aturan dan pemborosan APBD Kaltim—seperti anggaran pengadaan kendaraan, rehab, hingga urusan laundry. Namun di sisi lain, jika hak angket ini bergulir menjadi penyelidikan resmi, posisi Seno Aji sebagai Wakil Gubernur justru ikut dipertaruhkan. Dalam regulasi tata kelola pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur adalah satu paket kebijakan yang memikul tanggung jawab hukum bersama.
Baca Juga: Manuver Berani Gerindra Kaltim: Ngotot Golkan Hak Angket Walau Sang Ketua Duduk di Kursi Wagub
"Karena Wakil Gubernur itu jangan dianggap clear, ya. Jangan dianggap tidak harus bertanggung jawab, tetapi harus bertanggung jawab juga kalau di situ terbukti ada unsur yang itu menjadi tanggung jawabnya Wakil Gubernur," beber Saiful.
Ia menilai hak angket ini akan menjadi pisau bermata dua yang bisa menyeret seluruh lini birokrasi, mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, hingga Sekretaris Daerah (Sekda). Kendati demikian, Saiful menilai Golkar tidak perlu bereaksi berlebihan jika memang merasa bersih.
"Hak angket memang bukan dalam konteks vonis, melainkan memberikan rekomendasi. Tapi jika Golkar merasa clear dan bersih, seharusnya mereka tidak perlu khawatir. Bahkan kalau perlu, Golkar tampil di depan untuk membuktikan bahwa gubernurnya memang bersih dari tanggung jawab atas masalah anggaran yang dipersoalkan publik," pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria